Jelang Pilkada 2020, Polri Waspadai Kelompok Anti Pancasila
NAGALIGA– Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian yang akan mengawal Pilkada serentak 2020 untuk mewaspadai intervensi dari kelompok-kelompok anti-Pancasila.
Listyo mengatakan demikian berkaca pada kontestasi politik beberapa tahun belakangan, dimana kelompok-kelompok itu ‘diberi kesempatan’ mengambil peran dalam menciptakan konflik, terutama menjelang pemilu, baik pilkada maupun pilpres dan pileg.
“Hal yang menarik adalah setiap kegiatan tersebut, setiap isu tersebut, ada kelompok tertentu yang selalu ikut ambil bagian. Kelompok itu adalah kelompok yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila,” kata Listyo di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (27/2).
Ia pun meminta agar kelompok tersebut tidak memanfaatkan momentum kontestasi politik Pilkada 2020 sebagai ajang untuk eksis kembali. Apalagi, kata Listyo, melakukan hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Kendati demikian, ia enggan merinci siapa saja kelompok anti-Pancasila yang dimaksud. “Rekan-rekan juga paham apa yang saya maksud,” pungkas dia.
Satgas Anti Politik Uang
Lebih jauh Listyo juga meminta aparat kepolisian di daerah untuk mulai membentuk satuan tugas (satgas) antipolitik uang menjelang Pilkada 2020.
Menurut Listyo, salah satu tugas yang akan dilakukan oleh satgas tersebut adalah melakukan penelusuran dan pengawasan sumber dana yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) dalam pilkada.
“Dari sekarang bentuk Satgas Anti-Money Politics atau Satgas Money Politics untuk melakukan tracking, kira-kira para pasangan calon ini mencari sumber dana dari mana, tracking dari sekarang,” kata Listyo.
Ia menerangkan, tren politik uang diperkirakan masih akan terjadi dalam Pilkada 2020. Sebab itu, pembentukan satgas akan bermanfaat dalam menangani perkara itu.
Lihat juga: Ma’ruf Minta Warga Jauhi Budaya ‘Wani Piro’ di Pilkada 2020
Lebih lanjut Listyo menjelaskan politik uang biasanya marak terjadi dilakukan para calon petahana. Pasalnya para petahana dapat memanfaatkan posisinya untuk mengumpulkan anggaran yang lebih besar.
“Saya minta anggota untuk mengawasi itu, sehingga jangan sampai hanya untuk kepentingan yang bersangkutan ingin terpilih lagi kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum,” jelas dia.
