Ini Kata Bamsoet Soal Kesediaan SBY dan Megawati Hadiri Pelantikan Jokowi
JAKARTA – Pimpinan MPR menyambangi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Bogor, Rabu (16/10/2019) malam. Kedatangannya untuk mengantarkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden serta mendiskusikan berbagai agenda MPR RI lima tahun ke depan.
Pimpinan MPR RI dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), datang bersama para Wakil Ketua MPR yakni, Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
Kepada Pimpinan MPR RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin 20 Oktober mendatang.
Bamsoet menilai kehadiran SBY serta Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan kian mengukuhkan kekompakan para elit politik dan tokoh bangsa.
Ia juga menyampaikan bahwa Bangsa Kita saat ini hanya tinggal memiliki dua mantan presiden sebagai tokoh bangsa. Pertama, Ibu Megawati sebagai Ibu bangsa dan Bapak SBY sebagai Bapak bangsa.
“Kehadiran Ibu bangsa dan Bapak bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak,” ujar Bamsoet.
Dalam kesempatan itu, tambah Bamsoet pimpinan MPR RI juga menyampaikan secara umum sebagai anak bangsa, butuh berbagai sudut pandang dari para tokoh seperti Pak SBY yang sudah kenyang memakan asam garam kehidupan kebangsaan.
“Sehingga kita bisa mengetahui apa yang masih kurang untuk kemudian diperbaiki dan disempurnakan. Karena memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya,” kata Bamsoet.
Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyarankan pimpinan MPR RI untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.
“Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandeman terbatas UUD NRI 1945,” urai Bamsoet.
