IGI Sebut Jumlah Guru Honorer Jadi Akar Masalah Pendidikan
NAGALIGA — Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Ramli Rahim mengatakan akar masalah kesejahteraan guru honorer adalah jumlah guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Dengan itu Ramli menyatakan sebenarnya bola permasalahan bukan di Pemerintah Daerah tapi di Pemerintah Pusat.
“Pemerintah daerah sendiri bingung harus melakukan apa. Karena guru mereka yang pensiun tidak ada gantinya. Guru yang diangkat jadi pengawas sekolah, jadi kepala sekolah enggak ada gantinya,” tutur Ramli kepada.
Hal ini diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim pada Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Cawang pada Sabtu (14/12) lalu. Saat itu Nadiem mengatakan persoalan guru honorer ada di tangan Pemda.
Sebelumnya Nadiem mengatakan Kemendikbud masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Mantan bos Gojek itu menuturkan pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawab Pemda.Ia mengatakan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia memiliki jumlah guru PNS yang cukup. Pemda dan sekolah harus merekrut guru honorer sebagai tambahan.
Namun perekrutan dilakukan secara asal dan tidak mempertimbangkan kualitas guru. Langkah itulah yang menuai protes dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Ramli berpendapat awal mula permasalahan ini seyogyanya harus dituntaskan pemerintah pusat.
“Memang yang tahu [kondisi] guru itu Pemda. Cuma semua data kan ada di Kemendikbud. Apa gunanya data kalau tidak bisa mengidentifikasi guru PNS berapa, kekurangannya berapa?,” tambahnya.
Kurikulum yang padat ikut menambah persoalan. Kata Ramli, kurikulum yang padat jadi salah satu tekanan kepada guru. Dengan jumlah guru yang sedikit ditambah kurikulum yang padat, para pendidik mendapat beban kerja berat.
“Kurikulum dibuat pemerintah pusat, jumlah guru harus dipenuhi, pengangkatan PNS tidak ada, pengganti guru yang pensiun tidak ada. Tapi Pemda disalahkan. Salah besar Pak Nadiem kalau menyalahkan Pemda,” ujar Ramli.
“Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian,” katanya.
Dalam APBN 2019 pemerintah menganggarkan dana pendidikan senilai Rp 492,5 triliun (20% dari APBN senilai Rp 2,461 triliun).
Anggaran ini dibagi menjadi transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 308,4 triliun (62,6%), belanja pemerintah pusat Rp 163,1 triliun (33,1%) dan pembiayaan Rp 21 triliun (4,3%).
