Heru Budi: DKI Gelontorkan Rp18,96 T untuk Pengentasan Kemiskinan
Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp18,96 triliun untuk program pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, alokasi anggaran sebesar ini hanya ada di Jakarta, tidak ada di kota-kota lain di Indonesia.
“Penanggulangan kemiskinan perkotaan mengalokasikan Rp18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan,” kata Heru di International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (2/7).
Dia menyebut anggaran pengentasan kemiskinan itu salah satunya dalam rangka mengimplementasikan program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam rencana pembangunan daerah.
Implementasi itu misalnya dalam bentuk subsidi transportasi umum hingga bantuan makanan tambahan untuk anak-anak.
“Dan dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Hal itu dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di Kelurahan di Jakarta.
Heru mengatakan pemberian sembako murah rutin dilakukan hampir setiap dua hari sekali di berbagai kelurahan.
“Harapannya agar kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia. Sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta juga menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan. Menurut data PBB pada 2018, kata Heru, sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 68 persen pada 2050.
Ia menyebut wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk Jakarta.
“Kami melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutur Heru.
“Jadi Bank DKI tidak melakukan pemindahan warga, ada berbagai tahapan-tahapan atau berbagai alternatif-alternatif adalah merubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas,” sambungnya.
Kemudian, Pemprov DKI memperbaiki sarana prasarana dan membangun rumah susun yang cukup besar dan luas.
Heru mengatakan Jakarta terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30 persen pada 2030. Capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3354 hektare.
Pemprov DKI telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove dan 8,8 juta tanaman sepanjang 2023/2024 guna meningkatkan ruang terbuka hijau
“Hal ini kami lakukan selama kami menjabat sebagai Pj gubernur, tahun 2023-2024, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau, guna meningkatkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup,” kata dia.
Bukan hanya itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan kelayakan hunian kota dengan mengendalikan banjir yakni melalui sinergi bersama Kementerian PUPR dan melaksanakan percepatan pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.
Menurut dia, alokasi anggaran sebesar ini hanya ada di Jakarta, tidak ada di kota-kota lain di Indonesia.
“Penanggulangan kemiskinan perkotaan mengalokasikan Rp18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan,” kata Heru di International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (2/7).
Dia menyebut anggaran pengentasan kemiskinan itu salah satunya dalam rangka mengimplementasikan program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam rencana pembangunan daerah.
Implementasi itu misalnya dalam bentuk subsidi transportasi umum hingga bantuan makanan tambahan untuk anak-anak.
“Dan dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Hal itu dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di Kelurahan di Jakarta.
Heru mengatakan pemberian sembako murah rutin dilakukan hampir setiap dua hari sekali di berbagai kelurahan.
“Harapannya agar kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia. Sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta juga menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan. Menurut data PBB pada 2018, kata Heru, sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 68 persen pada 2050.
Ia menyebut wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk Jakarta.
“Kami melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutur Heru.
“Jadi Bank DKI tidak melakukan pemindahan warga, ada berbagai tahapan-tahapan atau berbagai alternatif-alternatif adalah merubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas,” sambungnya.
Kemudian, Pemprov DKI memperbaiki sarana prasarana dan membangun rumah susun yang cukup besar dan luas.
Heru mengatakan Jakarta terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30 persen pada 2030. Capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3354 hektare.
Pemprov DKI telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove dan 8,8 juta tanaman sepanjang 2023/2024 guna meningkatkan ruang terbuka hijau
“Hal ini kami lakukan selama kami menjabat sebagai Pj gubernur, tahun 2023-2024, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau, guna meningkatkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup,” kata dia.
Bukan hanya itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan kelayakan hunian kota dengan mengendalikan banjir yakni melalui sinergi bersama Kementerian PUPR dan melaksanakan percepatan pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.
