H-1 Pilkada 2020, Wakil Ketua MPR: Politik Uang Hasilkan Pemimpin Cacat Etika
JAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tinggal sehari lagi. Pada Rabu besok (9/12/2020), pilkada serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi ini sampai pada pemungutan suara.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, sehari menjelang pencoblosan, masing-masing pasangan calon (paslon) dan tim sukses (timses) harus banyak berdoa agar semuanya berjalan damai, lancar, dan terhidar dari Covid-19.
“Juga kepada para penyelenggara pemilu agar memastikan semua alat coblosan, panitianya siap untuk melaksanakan karena waktunya tinggal satu hari. Waspadai juga berita-berita hoaks yang provokatif yang bisa memicu masalah di pilkada,” ujar Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (8/12/2020).
Dikatakan Gus Jazil, H-1 menjelang pencoblosan, kerap kali terjadi praktik-praktik kecurangan berupa politik uang (money politics). Pihaknya berpesan agar masyarakat, timses dan para paslon untuk tidak menggunakan cara-cara kotor dalam proses pemilihan pemimpin.
“Ini sudah diindikasikan beberapa menggunakan money politics, kami berharap semuanya, kepada penyelenggara, yang melakukan money politics agar tidak diberikan toleransi karena itu merusak demokrasi. Saya harap semuanya memilih dengan hati nuraninya sebab kalau dengan pola transaksi money politics akan menghasilkan pemimpin, meskipun secara prosedur terpilih, tapi akan cacat secara etika,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga berpesan di tengah kondisi Covid-19 agar para penyelenggara pemilu melakukan tugasnya dengan adil dan jujur. “Di era Covid seperti sekarang, banyak saksi yang tidak terlalu peduli. Saya minta penyelenggara itu bertindak adil, tidak mengubah hasil sama sogokan ini juga dipengaruhi pasangan calon, timses untuk mengubah hasil. Saya berharap penyelenggara agar bertindak profesional karena tidak menutup kemungkinan timses juga merayu penyelenggara untuk bertindak di luar aturan,” katanya.
Koordinator Nusantara Mengaji ini juga berpesan agar pemungutan suara tidak menjadikan tempat pemungutan suara (TPS) sebagai klaster baru penyebaran Covid-19. “Semuanya sudah ada petunjuknya di KPU bahwa pemilihan di era pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Kalau protokol kesehatan dipatuhi, saya yakin tidak akan menimbulkan klaster baru dari pilkada,” pungkasnya.
