DTKS Lawas Dinilai Jadi Penyebab Tumpang Tindih Penyaluran Bansos
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki banyak kelemahan, sehingga kendala penyaluran bantuan sosial (bansos) dan tumpang tindih dipastikan akan banyak terjadi dalam sistem penyalurannya.
Menurutnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos karena merupakan data lama yang tidak diperbarui.
“Masalah data ini sudah lama Bu Menteri tetapi tidak selesai-selesai, tidak ada pembaruan,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait Verifikasi dan Validasi DTKS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Wakil Ketua Umum PAN ini mencontohkan, ada masyarakat yang tadinya kurang mampu sekarang jadi mampu, namun tidak di-update. Sebaliknya, masyarakat yang mampu dan menjadi kurang mampu juga tidak diperbarui.
“Jika seperti ini tentu jadinya tidak tepat sasaran karena banyak yang mampu itu terima bansos,” tukasnya.
Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini menjelaskan, permasalahan dalam distribusi bansos tak lepas dari data ganda yang telah ditemukan oleh Kemensos.
Namun, kata Risma, Kemensos telah bertindak cepat dengan menidurkan sebanyak 21.000.156 data ganda, dalam artian memiliki nama ganda atau mendapatkan bantuan ganda.
“Penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran. Padahal ada data yang harus diperbaiki itu sejak 2015. Jadi saya mohon izin data ganda ini memang menjadi salah satu masalahnya dan harus diantisipasi juga agar menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan,” terangnya di kesempatan sama.
