DPRD DKI Usul Potong Anggaran Proyek Hotel di TIM

NAGALIGA — Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan pihaknya mengusulkan pemotongan anggaran PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Salah satu proyek Jakpro yang paling disoroti ialah pembangunan hotel ataupun wisma di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Hal ini disuarakan para anggota dewan di Rapat Badan Anggaran (Banggar) Besar DPRD DKI Jakarta.

“Ketika masuk pembahasan hotel ini jadi bahan pertimbangan kita, kita drop. Kita kan duit kurang, kenapa kita harus bangun bangunan baru? Jadi di-drop-nya sebanyak Rp400 miliar jadi Rp200 miliar,” kata Taufik, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/11).

Menurut Taufik, banyak warga yang tidak menyepakati pembangunan hotel tersebut. Terlebih, DKI masih mengejar pendapatan daerah yang belum tercapai.

“Pertimbangannya adalah ada yang menjadi wacana publik hampir semua sepakat bahwa berkaitan revitalisasi untuk tidak dibangun,” ungkap dia.

Di tempat yang sama, Anggota Banggar DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan bahwa DKI harus menjaga marwah pusat kebudayaan. Ia mengingatkan agar DKI tidak mencari uang di tengah-tengah pusat kebudayaan sebagai biaya operasional.

“Kita tiadakan saja sekaligus kalau memang tidak ada yang pasti. Kita harus jaga marwah TIM sebagai pusat budaya. Jangan dijadikan sumber pendapatan. Ya tugas Jakpro untuk mencari uang, jangan dibebankan di TIM,” tegas dia.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan groundbreaking revitalisasi TIM tahap I pada awal Juli lalu. Proyek revitalisasi ini akan digarap PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pada revitalisasi tahap pertama akan dilakukan pekerjaan struktur untuk hotel, perpustakaan HB Jassin, pusat kuliner dan seni, hingga area publik. Sementara pada tahap kedua, akan dibangun asrama seni budaya dan sejumlah renovasi pada gedung planetarium. Proyek revitalisasi tahap I ditargetkan rampung tahun depan.

Hari ini DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan Rapat Badan Anggaran. Keduanya sekarang mencocokkan angka pengeluaran dengan jumlah Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang sudah disepakati sebesar Rp87,9 triliun.

SUMBER: