DPR Minta Aparat Tak Remehkan Informasi Potensi Corona
NAGALIGA — Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta aparat kepolisian tidak menganggap remeh informasi soal dugaan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
Pemintaan ini disampaikan Didik menyikapi blunder yang dilakukan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra) saat memberi pernyataan awal soal kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari.
“Para aparat negara tidak boleh menganggap remeh dan sederhana tentang informasi yang berkaitan erat dengan potensi penyebaran corona, seperti yang terjadi di Kendari beberapa waktu yang lalu,” kata Didik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).Politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa langkah terbaik untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona adalah melakukan pengendalian yang terukur, termasuk pada lalu lintas masuk dan keluar Indonesia kepada semua orang.
Menurutnya, sikap memudahkan persoalan dan bertindak gegabah tidak boleh dilakukan oleh aparat.
Dia pun meminta agar perbedaan pernyataan yang disampaikan antara Merdisyam dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sultra Sofyan dievaluasi.
“Wajib dilakukan evaluasi,” kata Didik.
Lebih jauh, Didik menambahkan, pemerintah harus menetapkan kebijakan lockdown atau membatasi akses keluar-masuk di wilayah tertentu, bila tak kunjung mampu mengendalikan penyebaran virus corona.
“Kalau pada faktanya penyebarab Virus di Indonesia tidak bisa dikendalikan, maka Indonesia pun harus mengambil tindakan tepat yaitu lockdown,” tuturnya.
Sebelumnya, beda pernyataan antara Merdisyam dengan Kanwil Kemenkumham Sultra soal video berdurasi 58 detik tentang kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo, Kendari pada Minggu (15/3).
Merdisyam mengatakan 49 TKA China yang baru tiba di Bandara Haluoleo merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.
Sementara, data Kanwil Kemenkumham menyatakan mereka adalah WN China yang baru datang ke Indonesia berbekal surat sehat dari Thailand dan hanya memegang visa kunjungan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Indonesia belajar dari kasus penularan virus corona (Covid-19) di Malaysia yang terjadi lewat gelaran tabligh akbar di Masjid Sri Petaling, Malaysia pada 28 Februari – 1 Maret 2020.
“Kita kan tidak pernah tahu apakah seseorang terjangkit virus corona atau tidak. Hanya dengan langkah antisipatif seperti social distancing kita dapat menghentikan persebaran virus ini,” tuturnya.
Diketahui, Kemenkes Malaysia mengumumkan sejumlah orang positif Virus Corona setelah menghadiri tablig akbar di Masjid Sri Petaling, Malaysia, 28 Februari – 1 Maret.
Acara itu juga dihadiri oleh umat Islam dari berbagai negara, termasuk 696 orang jemaah asal Indonesia. Namun, keberadaan mereka tak terdeteksi sejauh ini.
