Deteksi Corona di Tengah Masyarakat, Satgas Sebar 500 Ribu Rapid Test
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mendeteksi pasien positif corona (Covid-19) di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mendistribusikan 500.000 alat deteksi cepat (rapid test) ke seluruh provinsi di Indonesia.
Pendistribusian rapid test ini diharapkan mampu mendeteksi dini potensi pasien positif corona di tengah masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan mampu memutus penyebaran Covid-19.
“Kami sudah mendistribusikan rapid test sudah hampir 500 ribu kita distribusikan ke seluruh provinsi,” ujar Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (COVID-19), Achmad Yurianto dalam Konferensi Pers di Media Center Gugus Tugas Graha BNPB, Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan alat rapid test ini bukan untuk melakukan diagnosa mendalam bagi pasien positif korona. Namun sebagai upaya penyaringan mereka yang dipandang berpotensi positif Covid sehingga bisa dilakukan upaya tindak lanjut secara medis sekaligus melakukan isolasi agar tidak menjadi penyebar wabah di tengah masyarakat.
“Manfaat ini di dalam kaitan dengan tracing. Sudah barang tentu bukan untuk menegakkan diagnosa tetapi merupakan penapisan penyaringan skrining untuk mengarah pada kasus-kasus yang positif,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Yuri manakala diantara masyarakat ada yang sudah melaksanakan rapid test dan hasilnya negatif jangan memaknai bahwa bebas dari virus ini. Sebab kesan negatif tersebut bisa jadi karena virus sedang berproses. “Karena kita bisa mendapatkan antibodi itu pada umumnya setelah hari ketujuh. Oleh karena itu seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang pada 7 hari kemudian dari pemeriksaan yang pertama,” ujarnya.
Manakala kemudian dalam pemeriksaan 7 hari kemudian juga masih negatif, tambah Yuri maka saat ini bisa dikatakan memang sedang tidak terinfeksi. Kendati demikian hasil tersebut tidak menjamin satu individu kebal terhadap Covid-19 karena bisa saja dia terinfeksi manakala kontak dekat dengan kasus positif. “Ini perlu kita pahami dengan tujuan adalah meyakinkan kita bahwa rapid test sebagai isyarat bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi,” tegasnya.
Sementara itu Staf Operasi Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kolonel (Inf) Aditya Nindra Pasha mengungkapkan hingga kemarin sebanyak 151 ribu Alat Pelindung Diri (APD) telah terdistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. APD ini didistribusikan dari gudang Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang ada di Lanud Halim Perdanakusuma.
“Perlu saya sampaikan juga bahwa dari stok alat pelindung diri yang ada di gudang gugus tugas nasional yang ada di Lanud Halim Perdanakusuma dari 170 ribu stok alat pelindung diri yang ada, sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151 ribu. Sehingga, cadangan nasional yang ada di gudang Gugus Tugas adalah 19 ribu,” ujarnya.
Dia menjelaskan ratusan ribu APD tersebut didistribusikan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Alokasi daerah-daerah dengan jumlah positif Covid-19 tinggi akan lebih besar dibandingkan daerah dengan jumlah positif covid-19 rendah. Kendati demikian ada beberapa daerah yang hingga kini belum mengambil jatah di antaranya
Provinsi Riau, kemudian Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Kendati demikian daerah-daerah tersebut tetap dialokasikan APD-nya meskipun saat ini belum terdistribusikan,” katanya.
Aditya mengungkapkan ada dua skema pendistrubusian APD ke daerah. Pertama daerah-daerah akan mengambil APD secara langsung melalui penghubung mereka di Jakarta. “Mereka mengirimkan penghubung-penghubung dari wilayah atau provinsi yang ada di Jakarta, kemudian mereka datang langsung untuk mengambil alat pelindung diri tersebut dibantu oleh beberapa alat angkut yang disiapkan oleh TNI yang berada atau berasal dari masing-masing wilayah,” ujarnya.
Skema kedua, kata Aditya, pendistribusian APD dilakukan oleh aparat TNI. Langkah ini diambil jika wilayah-wilayah yang menjadi sasaran distribusi APD mempunyai kesulitan medan dan keterbasan alat transportasi.
“Pelaksanaan pendistribusian dibantu TNI khususnya kepada daerah yang memiliki kesulitan transportasi. Dalam hal ini TNI membantu operasi untuk pendistribusian di wilayah di Papua dan Papua Barat juga beberapa daerah di wilayah perbatasan. Ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan APD di daerah. Sehingga dapat segera diprioritaskan untuk wilayah yang membutuhkan,” ujarnya.
Aditya mengatakan APD yang sudah didistribusikan ke beberapa daerah akan menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. Sehingga dalam hal ini Gugus Tugas di Daerah yang kemudian memiliki kewenangan penuh guna pemenuhan kebutuhan APD tersebut. “Prioritas distrubusi APD yang ada di tiap daerah itu menjadi wewenang Gugus Tugas Daerah yang memiliki data tentang spot atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga bagi masyarakat tiap daerah dapat berkomunikasi dengan Gugus Tugas di daerah untuk mendapatkan alokasi APD di daerah,” ujarnya.
