Daerah Masih Sulit Penuhi Amanat 20% Anggaran Pendidikan
JAKARTA – Gelontoran dana besar untuk sektor pendidikan belum sepenuhnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana. Masih banyak sekolah yang mengalami rusak berat.
Pengamatpendidikan, Indra Charismiadji mengungkapkan, angka partisipasi murni untuk jenjang SD hingga SMA dalam rentang enam tahun dari 2014-2019 hanya naik 1%. “Padahal kalau kita lihat banyak sekali dana-dana pemerintah yang digunakan untuk membuka akses, misal Indonesia Pintar, Jakarta Pintar, bantuan operasional sekolah (BOS), dan unit sekolah baru. Tentunya biayanya tidak sedikit,” katanya dalam diskusi daring dengan tema Sinergi Pemerintah Daerah, Pusat, dan Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional, Kamis (25/6/2020) sore.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bukannya tanpa usaha untuk melakukan pemerataanpendidikan. Salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi yang dimulai sejak 2017. “Banyak daerah yang masih belum melakukan. Masyarakat menganggap ada sekolah-sekolah negeri favorit dan berharap anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Ini harus menjadi perhatian bersama. Faktanya akses pendidikan kita belum terbuka,” tutur Indra.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun pada 2020 dan Rp492,5 triliun pada tahun lalu. Sayangnya, dana jumbo itu belum bisa memperbaiki infrastruktur.
Indra mengungkapkan banyak ruang kelas yang mengalami rusak berat. Kerusakan paling banyak terjadi di tingkat SD, menyusul SMP dan SMA. Infrastruktur ini memang masalah besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam tiga bulan terakhir, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) menunjukan betapa terseok-seoknya infrastruktur digital untuk pendidikan.
Banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan saluran komunikasi. Selain itu, banyak siswa dan guru yang tak memiliki gawai, serta kesulitan untuk mendapatkan sinyal dan membeli kuota. “Ini tantangan berat untuk membangun SDM unggul,” ucap Indra.
Pemerintah daerah (pemda) pun terseok-seok memenuhi kuota anggaran 20% untuk sektor pendidikan. Pada 2016 hanya 5% daerah yang bisa memenuhi itu. Pada 2017-2018 hanya 1% daerah yang bisa mematok anggaran 20% di APBD-nya.
Tahun lalu, naik kembali jumlah daerahnya mencapai 5% yang telah menjalankan amanat konstitusi itu. “Ada beberapa daerah yang minus. Tidak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pendidikan sama sekali. Bahkan, menambah dari milik pusat,” katanya.
