BNPB: Waspada Banjir, Longsor & Puting Beliung di Musim Hujan
NAGALIGA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor memasuki musim hujan dan pancaroba.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada gubernur di 34 provinsi untuk mewaspadai tiga bencana tersebut.
“Dari Kepala BNPB mengeluarkan surat edaran antisipasi musim hujan untuk gubernur. Nah, kemudian tentunya dari gubernur disampaikan ke kabupaten kota,” tutur Agus ditemui di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (11/12).
Merujuk informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan sejak Oktober hingga Desember. Puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari.
Sementara untuk mengantisipasi puting beliung, Pemda dan masyarakat setempat diimbau mulai memangkas dahan-dahan pohon yang rimbun untuk mengurangi risiko pohon tumbang.”Musim hujan kalau kita lihat dari BMKG arahnya dari Sumatera dulu. Aceh duluan banjir, Sumut, Sumbar, Riau,” ujar Agus.
Bencana banjir jadi salah satu bencana yang paling umum terjadi ketika musim hujan. Agus mengatakan hampir semua wilayah khususnya Pulau Jawa punya risiko besar terhadap bencana banjir.
“Sekarang banjir [dan] puting beliung banyak. Kemarin di Madura, di Jawa Timur, di mana-mana banyak. Yang meninggal di Kediri kemarin satu orang,” tambah Agus.
Untuk mencegah banjir, BNPB meminta pemerintah daerah bersama masyarakat membersihkan saluran air dan sungai di sekitarnya. Sumur resapan air perlu disiapkan untuk menampung air hujan.
“Kemudian juga bisa membuat saluran atau biopori. Tanah pohon juga di tempat yang tandus dan sebagainya. Kalau kita lihat data-data yang ada, kita sering banjir karena sudah rusak lingkungannya,” kata Agus.
Untuk bencana longsor, Pemda didorong mengantisipasi dengan membuat drainase sifon di lereng curam sebagai dinding penahan longsor.
BNPB juga meminta pemerintah daerah memetakan wilayah yang berisiko terkena bencana melalui situs pemetaan wilayah rawan bencana milik BNPB, inaRISK.
Selain itu, Agus menyebut pemerintah daerah harus aktif memantau data dari (BMKG), serta melakukan langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan bencana seperti menyusun rencana operasi atau SOP untuk penanggulangan bencana.
“Jika potensi bencana sudah terdeteksi, pemda baiknya langsung mengaktifkan Sistem Komanda dan Posko Provinsi yang tersedia,” kata Agus.
Revisi Inpres Pengendalian Karhutla
BNPB mengusulkan agar Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagai evaluasi penanganan Karhutla September 2019 lalu.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Penanggulangan Karhutla yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM dan kementerian terkait, pekan lalu.
“Usul dari Inpres [No. 11 Tahun 2015] kemarin nantinya adalah BNPB tidak hanya bertugas penanggulangan, tapi juga pencegahan. Pendekatan tidak berdasarkan sistem program dan proyek, tetapi lintas sektor,” kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai.
Rifai berharap dengan keterlibatan BNPB dari sisi pencegahan, diharapkan karhutla di tahun-tahun berikutnya tak terjadi semasif tahun ini. Rifai bilang tahun ini BNPB mengeluarkan dana sangat besar terkait karhutla, yakni mencapai Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun.
Jumlah itu jauh berbeda dari tahun sebelumnya sebesar Rp956 miliar. Biaya ini, kata Rifai, dialokasikan melalui anggaran dana darurat.
“Ini kita coba [revisi] Inpresnya pencegahan sekaligus penanggulangan. Sehingga tidak lagi upaya [memantau hot] spot,” ujar Rifai.
