Belanja Meningkat saat Pandemi, Mendagri: Jangan Sampai Terjadi Kebocoran
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan adanya pandemi Covid-19 membuat pendapatan pemerintah pusat dan daerah terkontraksi. Sehingga, proses audit menjadi suatu hal yang amat penting dan tidak bisa normatif seperti keadaan biasa.
Seperti diketahui, audit di instansi pemerintah pusat maupun daerah dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) . “Dalam konteks itu tadi, saya mengharapkan di situasi pandemi Covid-19 ini, di mana pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkontraksi, kiranya APIP juga dapat memberikan kontribusi dengan memberi masukan area yang dapat berpotensi meningkatkan pendapatan tetapi tidak memberatkan rakyat yang sedang kesulitan,” katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Selasa (2/2/2021).
Selain itu Tito mengingatkan bahwa saat ini belanja pemerintah justru mengalami peningkatan. Dia meminta agar jangan sampai terjadi kebocoran anggaran belanja. Maka dari itu, peran APIP tidak hanya hanya mengawasi secara ketat tapi juga mampu memberi masukan terkait potensi-potensi penyimpangan.
“Harus betul-betul digunakan tepat sasaran, efektif, efisien, jangan sampai terjadi kebocoran. Ini memerlukan, sekali lagi, tidak hanya langkah responsif dengan pengawasan yang ketat, tapi juga langkah proaktif dengan memberi masukan semenjak perencanaan program, pelaksanaan program sampai prediksi potensi penyimpangan setelah evaluasi pengawasan dilakukan,” tuturnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa peranan APIP bukan saja mengawasi kelalaian (oversight) tapi juga membantu pada saat eksekusi program. “Harapan saya selaku Mendagri, para auditor tidak hanya berlakukan pengawasan oversight saja, tapi juga masuk dalam memberi masukan dan membantu pada saat eksekusi program atau insight. Bahkan juga, foresight yaitu memberikan masukan untuk melihat potensi-potensi kerawanan ke depan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan,” paparnya.
Lebih lanjut dia menilai pengelolaan anggaran yang sehat dengan pengawasan dari APIP diharapkan dapat membuat pemerintah daerah bertahan dalam mengelola stabilitas postur APBD pada masa pandemi. “Harapan kita di tengah pandemi ini adalah pendapatan bisa stabil, bahkan bisa naik tanpa merugikan masyarakat yang sedang kesulitan. Belanjanya juga harus efektif, efisien, tepat sasaran. Sehingga di tengah masa pandemi ini, ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya bisa stabil, pulih, dan bahkan tumbuh makin positif,” pungkasnya.
