Anies Baswedan Terganjal Sebulan Sebelum lengser, Laporan Pelaksanaan Anggaran DKI 2021 Ditolak PSI
GAMBIR – Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menolak pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2021 yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.
Akhir masa jabatan Anies Baswedan yang tinggal sebulan dan diharapkan mulus tanpa masalah itupun harus terganjal.
Diketahui, Anies Baswedan akan lengser dari kursi DKI 1 pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Pasalnya, PSI beralasan banyak catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2021 lalu.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terkait P2APBD 2021.
“Ada puluhan temuan BPK yang mengindikasikan ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di 2021,” ucapnya dalam rapat paripurna, Selasa (6/9/2022).
Ia pun mencontohkan beberapa kali lebih bayar yang dilakukan Pemprov DKI selama periode 2021 lalu, seperti kasus lebih bayar subsidi terhadap Transjakarta yang jumlahnya mencapai Rp415 miliar.
Kemudian, Anthony juga menyoroti renegosiasi balap mobil listrik Formula E yang dinilai tak transparan.
“Kami tidak pernah dibagi kontraknya, kami enggak pernah dikasih lihat hasil renegosiasinya,” ujarnya.
Bahkan, BPK menemukan fakta baru bahwa Pemprov DKI masih kurang bayar commitment fee Formula E sebesar Rp90,7 miliar.
Hal ini pun dinilai sangat mengagetkan sebab selama ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menggelar Formula E tak pernah menyinggung soal kurang bayar ini.
Jakpro pun selama ini selalu menyatakan bahwa commitment fee sebesar Rp516 miliar yang sudah dibayar cukup untuk menggelar Formula E hingga 2024 mendatang.
“Yang digembar-gemborkan renegosiasi berhasil, tidak perlu bayar-bayar lagi,” kata politikus muda PSI ini.
Ia pun turut menyinginggung soal pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta, seperti air bersih dan hunian layak.
Sebab, program rumah DP Nol Rupiah yang digadang-gadang Gubernur Anies Baswedan semasa kampanye dulu capaiannya jauh dari target.
Bahkan, serapan anggaran program air bersih di ibu kota hanya mencapai Rp39 miliar dari target Rp88 miliar selama periode 2021 lalu.
“Bahkan dana operasional pimpinan daerah dibandingkan dengan realisasi hak asasi manusia atas air bersih jauh lebih besar. Apakah ini keberpihakan negara?” tuturnya.
Atas dasar beberapa alasan tersebut, PSI pun memutuskan untuk menolak draf Raperda P2APBD 2021 yang diajukan Pemprov DKI.
“Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penolakan kami karena itu adalah hak DPRD sebagai mitra kerja,” ucapnya.
Walau mendapat penolakan dari PSI, draf Raperda P2APBD tetap disepakati dan siap untuk disahkan DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, PSI kalah suara dibandingkan dengan jumlah anggota parlemen Kebon Sirih lainnya yang menyetujui Raperda P2APBD itu
