Anggota DPD Asal Papua Keluhkan Rekrutmen CPNS Tak Adil
NAGALIGA — Anggota Komite I DPD RI Filep Wamafma berkeluh kesah ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengenai indikasi diskriminasi dalam perekrutan calon PNS di Bumi Cenderawasih. Anggota asal Papua Barat ini menganggap porsi CPNS untuk orang asli Papua terlampau sedikit dan terkesan tak adil.
Ungkapan itu bertolok pada pernyataan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan yang menolak hasil seleksi CPNS lantaran porsi orang Papua hanya berkisar 45 persen.
“Dalam hal rekrutmen ASN, kami harapkan adanya skala prioritas sehingga orang Papua juga merasa benar-benar ‘ini rumah kami’ dan merasa memiliki,” tutur Filep di hadapan Tjahjo dalam Rapat Komite I DPD, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Filep menambahkan, dirinya mendapat laporan dan kritikan dari kepala suku dan tokoh masyarakat Papua terkait ketidakadilan pekerja ini. Dia mencontohkan di bandara di Papua tak ada satu pun pegawainya orang Papua.
“Kalau Pak Menteri turun di bandara, tidak ada satu orang Papua pun yang akan Pak Menteri lihat di bandara, dari cleaning service sampai dengan pegawai di counter atau semuanya. Itu maupun di bandara besar atau kecil,” sambung Filep.
Kondisi tersebut, menurut dia, bisa menimbulkan ketidaksukaan dan membuat warga Papua merasa tak dianggap. Lambat laun, perasaan tersebut boleh jadi memantik timbulnya konflik horizontal.
Karena itu Filep pun meminta reformasi birokrasi yang diusung Tjahjo selaku Menteri PAN-RB dipastikan bebas dari praktik diskriminatif.
“Biarlah kalau rekrutmen di Papua, biarlah orang Papua yang menjadi PNS di sana. Jabatan apapun di sana, vertikal maupun otonomi, supaya NKRI kita ini semakin kuat karena semua memiliki tanggung jawab yang sama,” pungkas Filep.
Merespons keluhan tersebut, Tjahjo mengatakan telah menuruti keinginan pemerintah daerah Papua. Ia bahkan menyebut telah memberi porsi 80 persen untuk warga asli Papua dalam seleksi CPNS.
Tapi kata Tjahjo, jatah itu kerap disalahgunakan oleh beberapa pejabat yang berwenang.
“Di Papua, kalau nggak salah sudah 80 persen untuk CPNS. Keinginan Pemda Papua itu sudah kami turuti,” kata Tjahjo.
“Tapi yang mengotak-atik, yang memilah-milah ya pejabat Papua sendiri. Termasuk pemilihan CPNS-nya offline, di Papua sendiri itu. Kami turuti,” lanjut dia.
Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja membenarkan bahwa kementeriannya telah memberikan kuota tersendiri untuk orang Papua. Namun sayang ada kepala daerah yang justru meloloskan nama-nama pilihannya sendiri.
“Barangkali yang perlu Bapak [Filep] ketahui, ada beberapa kepala daerah yang memaksakan nama untuk diangkat. Padahal dari Kemenpan-RB, kuota sudah diberikan dan yang penting diseleksi antar-putra putri Papua sendiri. Yang terbaik yang diangkat, sehingga azas akuntabel dan transparan itu tetap ada,” ungkap Setiawan.
