Anggota Dewan akan Bawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR
Anggota Dewan akan Bawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR.
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut komisinya mendukung penuh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk memberantas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Batam. Arsul menyebut kasus ini bisa jadi kolaborasi antar kementerian maupun lembaga, termasuk penegak hukum Polri, Komisi III, sekaligus Komisi IX demi mengusut tuntas kasus tersebut.
Arsul menjelaskan, jika proses penindakan dan penanganannya tersendat karena ada faktor backing, maka DPR akan mengangkat kasus ini dalam rapat kerja.
“Jika proses-proses penindakan dan penanganannya tersendat karena ada faktor backing dan sebagainya, maka DPR akan mengangkat ini dalam raker pengawasan dengan Kapolri dan jajaran,” kata Arsul saat dihubungi, Jumat, 7 April 2023.
Senada dengan Arsul, anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmat Handoyo mendukung penuh langkah Mahfud Md mengusut tuntas kasus TPPO Batam. Dia menyebut perlu ada keinginan kuat dari seluruh pihak demi membuat kasus ini terang.
“Tinggal nanti Pak Mahfud mengkoordinasikan kepada pihak-pihak aparat masing-masing, instansi masing-masing untuk melakukan satu penegakan melakukan satu penertiban,” kata Rahmat.
Beberapa waktu belakangan, kasus pekerja migran ilegal di Batam menjadi sorotan masyarakat setelah salah seorang pejabat Badan Intelijen Negara di Kepulauan Riau melaporkan aktivis migran Romo Paschalis ke kepolisian.
Laporan tersebut dilayangkan setelah Paschalis melaporkan keterlibatan pejabat BIN dalam kasus TPPO. Beberapa pekan lalu, laporan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Romo Paschalis dicabut.
Tidak hanya itu, fakta terbaru menyebutkan kapal pekerja migran ilegal yang sering tenggelam diduga disengaja karena untuk mengelabui patroli aparat pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua BP2MI Benny Rhamdani saat berkunjung ke Batam. Laporan soal maraknya TPPO yang dibekingi aparat itu pun sampai ke telingan Mahfud Md yang kemudian mengunjungi Batam pada Rabu kemarin.
Mahfud mengaku sudah memiliki daftar jaringan yang bermain dalam kasus TPPO di Batam. Hal ini diungkapkan Mahfud setelah berkunjung ke markas Shelter Santa Theresia Romo Paschalis.
“Saya sudah punya daftar jaringan itu. Ternyata ini melibatkan jaringan-jaringan, baik kantor pemerintah maupun swasta,” kata Mahfud, Rabu, 5 April 2023. Ia akan mengungkap persoalan TPPO ini dalam waktu dekat.
Mahfud Md sebagai Ketua Satgas TPPO mengambil alih semua kasus penempatan PMI non prosedural yang terjadi di Batam. Ia akan menelusuri keterlibatan aparat pemerintah dalam sindikat perdagangan orang tersebut.
