Alasan PP Persis Terima Kelola Tambang: Untuk Menjadi Contoh yang Benar
Jakarta – Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik.
Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.
“Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula,” ujarnya, Selasa (30/7/2024).
Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.
“Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi,” katanya.
“Sekaligus untuk menguji komitmen para pengusaha membawa misi agama dalam usaha pertambangan,” ucapnya.
Pengelolaan tambang oleh PP Persis diharapkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan masalah lainnya.
“Sehingga tidak menambah kerusakan lingkungan, disharmoni sosial, dan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sebelumnya, PP Persis mengatakan sudah melakukan kajian sebelum akhirnya mengeluarkan kebijakan tersebut.
“Benar (akan kelola tambang). Sejak dua bulan lalu, tim kami di PP Persis sudah melakukan kajian,” kata Jeje Zaenudin.
Menurut Jeje, keputusan itu sesuai dengan rekomendasi dari Rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah (Majelis Fatwa PP Persis) yang digelar pada 2 hingga 3 Juli 2024. “Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ujarnya.
Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.
“Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula,” ujarnya, Selasa (30/7/2024).
Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.
“Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi,” katanya.
“Sekaligus untuk menguji komitmen para pengusaha membawa misi agama dalam usaha pertambangan,” ucapnya.
Pengelolaan tambang oleh PP Persis diharapkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan masalah lainnya.
“Sehingga tidak menambah kerusakan lingkungan, disharmoni sosial, dan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sebelumnya, PP Persis mengatakan sudah melakukan kajian sebelum akhirnya mengeluarkan kebijakan tersebut.
“Benar (akan kelola tambang). Sejak dua bulan lalu, tim kami di PP Persis sudah melakukan kajian,” kata Jeje Zaenudin.
Menurut Jeje, keputusan itu sesuai dengan rekomendasi dari Rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah (Majelis Fatwa PP Persis) yang digelar pada 2 hingga 3 Juli 2024. “Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ujarnya.
