Akui Medsos Susah Dikontrol, Mahfud: Pemerintah Tak Bisa Sembarang Tutup Akun
JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut di masa pandemi COVID-19 ini hoaks benar-benar menjadi sebuah ancaman. Menurutnya, pemerintah pun tak bisa sembarang menutup akun-akun di media sosial (medsos) yang gencar menyebar hoaks.
Pernyataan itu Mahfud sampaikan ketika berdialog dengan para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta secara daring, Jumat (6/8/2021).
“Di era digital kita berhadapan dengan media sosial yang susah dikontrol. Misal pemerintah mau tutup satu akun, itu bisa jadi perkara, tidak boleh sembarangan,” ujar Mahfud.
Dia menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membendung narasi-narasi tidak sehat yang sumbernya tidak jelas. Lanjut dia, perlu kerja sama pengertian hak tentang menjaga bagsa ini bukan hanya berdasar aturan hukum resmi tetapi juga berdasar sikap moral.
Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hindu Indonesia-Bali, Danriasa menjelaskan era pandemi COVID-19 maysarakat sangat sensitif dan mudah terprovokasi. Oleh karena itu, dirinya sepakat pentingnya pergurian tinggi turut serta menebarkan informasi positif yang menjadi kebijakan dari pemerintah, terutama menghadapi informasi hoaks di medsos.
“Beberapa universitas di Bali sudah aktif membuat program dalam bentuk Podcast untuk menyampaikan informasi informasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah,” sebut Danriasa.
Danriasa menambahkan perguruan tinggi berperan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, maupun hal lain yang berdampak pada masyarakat. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sida, Banten Sapardi menjelaskan pentingnya komunikasi integral secara menyeluruh sampai ke lapisan bawah.
Menurutnya, masyarakat pun sudah memahami bagaimana pemerintah sudah berupaya dengan sebaik mungkin dalam menangani kasus COVID-19. “Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang tepat dan tidak terjadi hoaks di media sosial,” kata Sapardi.
