Airlangga Soal Intervensi Istana: Pemilik Suara DPD I dan II
NAGALIGA — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pihak Istana tak memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar.
Menurutnya, yang memiliki hak suara sah dalam munas adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan DPD tingkat II Partai Golkar.
“Pemegang suara adalah DPD I dan DPD II. Jadi jangan keluar dari Munas, jangan keluar dari [ketentuan] itu,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/11).
Hal ini dikatakannya terkait tudingan intervensi pihak Istana terhadap proses pemilihan calon Ketum Partai Golkar.
Loyalis calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Syamsul Rizal Hasdy, menuding ada tiga menteri Jokowi, salah satunya Mensesneg Pratikno, yang menjadi alat untuk menekan DPD I dan II Partai Golkar serta kepala daerah yang merupakan kader ‘Beringin’ untuk mengarahkan dukungan ke Airlangga jelang munas.
Airlangga melanjutkan bahwa semua kader Partai Golkar yang mencalonkan diri sebagai caketum tak berstatus sebagai lawan.
“Semuanya enggak ada lawan, semuanya kader-kader terbaik Partai Golkar. Sekarang aja dirangkul, [masa] digebukin, gimana?” kata dia.
Senada, Juru Bicara Munas Partai Golkar, Christina Aryani menduga ada pihak yang sengaja menghembuskan isu-isu tersebut untuk membuat keruh suasana Munas. Ia menegaskan Partai Golkar independen dan mandiri.
“Kepada semua kader Partai Golkar agar tetap menjaga soliditas dan tidak terpengaruh isu-isu liar tak bertanggung jawab yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi kondusivitas jalannya Munas,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Partai Golkar tak mungkin bisa diintervensi pihak luar dalam proses pemilihan ketua umum, termasuk oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Diketahui, dua kader Golkar tengah bersaing keras dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
