Ada Wacana Duet Jokowi-Prabowo Maju di Pilpres 2024, Politisi PKS: Bahaya, Bisa Nabrak Konstitusi!
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menentang adanya wacana Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto maju di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Mardani sebagai sesuatu yang mustahil lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi melanjutkan jabatan sebagai Presiden untuk periode yang ketiga.
Menurut Dosen Universitas Mercu Buana itu, dengan adanya wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres mendatang akan sangat berbahaya sekali untuk konstitusi negara.
“Sebagai wacana,ide ini berbahaya krn menabrak konstitusi,” tulis Mardani di akun Twitternya (@MardaniAliSera), Kamis (26/8/2021).
Diketahui wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres 2024 muncul setelah adanya sejumlah kelompok yang mengaku sebagai relawan Jokowi Prabowo atau biasa disebut Jokpro.
Lebih lanjut, menurut Mardani dengan adanya ide tersebut justru dapat berpeluang menutup peran tokoh potensial lainnya yang ada di Indonesia.
Wacana yang beredar itu hanya menimbulkan kesan bahwa Indonesia sat ini hanya punya dua tokoh yang bisa diandalkan.
Secara nyata, seharusnya masih banyak orang-orang lainnya yang berpotensi mempunyai kemampuan untuk dapat pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.
“Ide ini menutup peran dan kontribusi tokoh lain (dalam kontestasi politik), seolah hanya dua jagoan ini yang dapat menyelamatkan Indonesia,” ucapnya manambahkan.
Selain itu peluang Jokowi untuk bisa maju untuk periode ketiga juga dinilai Mardani akan sangat tipis. Namun, wacana ini di sisi lain juga dapat merugikan Jokowi sendiri.
“Ide ini menutup peran & kontribusi tokoh lain (dlm kontestasi politik),seolah hny 2 jagoan ini yg dpt menyelamatkan Indonesia. Kecil peluangnya (terwujud), kasihan Pak Jokowi terdesak dgn usulan ini,” tutupnya.
Beberapa waktu yang lalu Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Menurut Prabowo, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang strategis dan memang sudah harus dilakukan demi segera memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi negara.
“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” kata Prabowo Subianto ketika sedang menemani Presiden Jokowi memantau akses sodetan menuju IKN pada Selasa (24/8/2021).
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai Prabowo sudah melewati segala pertimbangan dan studi yang matah sehingga langkah pemindahan ini sudah harus diwujudkan.
“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” pungkas Prabowo.
