Ada Inpres, Istana Sebut Penanganan Corona Tak Perlu Perpres
NAGALIGA — Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai tak perlu ada penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menangani wabah virus corona (covid-19) yang telah masuk ke Indonesia.
Usulan ini sebelumnya disampaikan Fraksi Demokrat di DPR yang menyebut Presiden Jokowi perlu menerbitkan Perpres terkait penanganan corona.
“Enggak perlu, kita sudah ada instrumen sebagai strategi penanganan,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).
Instrumen ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
Menurut Moeldoko, Inpres itu telah menjelaskan masing-masing tugas kementerian/lembaga dalam menghadapi wabah penyakit. Ketentuan dalam Inpres tersebut juga dapat diperinci oleh tiap kementerian/lembaga dalam bentuk petunjuk teknis atau juknis.
“(Inpres) itu sangat-sangat kuat untuk menangani pandemi global. Itu sangat jelas menteri siapa berbuat apa. Detail job deskripsinya. Jadi udah cukup,” katanya.
Sebelumnya, Demokrat menyatakan penerbitan Perpres tentang penanganan virus corona akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, penerbitan regulasi itu juga akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius dalam menghadapi virus corona.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi. Menurutnya, Jokowi harus mengikuti langkah penerbitan peraturan penanganan virus corona seperti yang telah dilakukan oleh sejumlah negara.
“Saya rasa sudah saatnya pemerintah keluarkan perpres terkait penanganan (virus corona), di mana negara lain sudah lakukan itu,” kata Dede lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/3).
