Wakil Bupati OKU Sumsel Ditahan atas Mark Up Lahan Kuburan
NAGALIGA — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menahan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar (JA), terkait kasus korupsi lahan kuburan senilai Rp6,1 miliar, Selasa (14/1).
“JA sudah kami tetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2019. Saat ini sudah ditahan dan selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Komisaris Besar Anton Setiawan.
Johan ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam. Di tengah pemeriksaan, sekitar pukul 17.30 waktu setempat, ambulans Biddokes Polda Sumsel bersama tim dokter RS Bhayangkara Palembang tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Sumsel.
Penasihat hukum Johan, Titis Rachmawati, mengatakan bahwa penahanan terhadap kliennya sangat miris karena Johan sedang dalam kondisi tidak sehat.
Saat ini, pihaknya sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik. Titis masih akan memproses penangguhan itu pada Rabu (5/1).
“Klien kami dalam kondisi sakit. Kami duga ada tekanan dari pihak-pihak yang diuntungkan dengan penahanan Pak Johan ini,” katanya.
Polda Sumsel menetapkan Johan sebagai tersangka kasus dugaan mark up anggaran lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Kemelak Bindun Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Komisaris Besar Anton Setiawan mengatakan bahwa penyidik menemukan bukti baru yang meyakinkan sehingga kembali menetapkan Johan sebagai tersangka.Johan Anuar terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan TPU di OKU tahun anggaran APBD 2012 sebesar Rp 6,1 miliar. Setelah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3,49 miliar.
Polda Sumsel lalu menyelidiki dugaan korupsi tersebut kepada Hidirman sang pemilik tanah, Najamudin mantan Kepala Dinas Sosial OKU, Ahmad Junaidi mantan Asisten I Setda OKU, dan mantan Sekda OKU Umirtom. Keempatnya telah dijatuhi hukuman pidana seusai divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.
Johan Anuar sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka usai hasil gelar perkara di Mabes Polri pada 9 September 2016. Namun, Johan Anuar memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Baturaja usai menggugat Polda Sumsel pada 2018 lalu.
“Ada temuan baru mengenai kerugian negara, kita beberkan nanti saat pemeriksaan tersangka. Kita pernah kalah di praperadilan itu bukan masalah karena kita ada bukti baru ini. Kali ini kami optimis tidak akan kalah jika yang bersangkutan kembali mengajukan praperadilan,” kata dia.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel sempat melakukan pemanggilan pertama pada Desember 2019. Panggilan pemeriksaan lanjutan dilakukan kembali pada 3 dan 6 Januari lalu. Namun, Johan tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit.
Johan kembali mengajukan praperadilan ke PN Baturaja, OKU, pada Senin (6/1). Namun, gugatan kembali ditolak pada Senin (13/1) dan Johan memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (14/1).
