KPK Cegah 21 Orang Keluar Negeri Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan.
“Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).
Tessa menjelaskan pencegahan itu bertujuan agar para pihak terkait berada di Indonesia saat pemeriksaan dilakukan.
Adapun 21 orang tersebut yaitu KUS (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).
Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (penyelenggara negara/anggota DPRD Kabupaten Sampang).
MAH (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.
“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022,” ucap Tessa.
Tessa menuturkan sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait.
“Bahwa saksi-saksi yang diperiksa direncanakan sebanyak 34 saksi, 30 saksi telah hadir,” kata dia.
“Sementara empat lainnya tidak hadir karena dua orang masih belum kembali dari kegiatan ibadah haji dan dua orang lainnya sedang sakit,” lanjut Tessa.
“Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).
Tessa menjelaskan pencegahan itu bertujuan agar para pihak terkait berada di Indonesia saat pemeriksaan dilakukan.
Adapun 21 orang tersebut yaitu KUS (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).
Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (penyelenggara negara/anggota DPRD Kabupaten Sampang).
MAH (penyelenggara negara/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.
“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022,” ucap Tessa.
Tessa menuturkan sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait.
“Bahwa saksi-saksi yang diperiksa direncanakan sebanyak 34 saksi, 30 saksi telah hadir,” kata dia.
“Sementara empat lainnya tidak hadir karena dua orang masih belum kembali dari kegiatan ibadah haji dan dua orang lainnya sedang sakit,” lanjut Tessa.
