Warga Rusia Dukung Amandemen, Putin Berkuasa Hingga 2036
MOSKOW – Mayoritas warga Rusia menyetujui amandemen konstitusi dalam referendum selama seminggu yang berakhir pada Rabu kemarin. Hasil ini memungkinkan Presiden Vladimir Putin berkuasa hingga 2036.
Dengan sebagian besar jajak pendapat telah ditutup dan 15% dari daerah yang melakukan penghitungan, sebanyak 71% pemilih mendukung amandemen konstitusi Rusia seperti disitir dari Time, Kamis (2/7/2020).
Meski begitu, para kritikus menilai referedum itu telah dirusak oleh tekanan kepada para pemilih dan sejumlah penyimpangan lainnya.
Kampanye propaganda besar-besaran dan kegagalan oposisi untuk menghadapi tantangan yang terkoordinasi membantu Putin mendapatkan hasil yang diinginkannya. Tetapi referendum tersebut akhirnya dapat mengikis posisinya karena metode tidak konvensional yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan dasar hukum yang meragukan.
Pengkritik Kremlin dan pengamat pemilu independen mempertanyakan angka-angka resmi.
“Kami melihat daerah tetangga, dan anomali sudah jelas – ada daerah di mana jumlah pemilih meningkat secara artifisial (didorong), ada daerah yang kurang lebih nyata,” kata Grigory Melkonyants, ketua bersama kelompok pemantau pemilu Golos, kepada The Associated Press yang dinukil Fox News.
Analis Gleb Pavlovsky, mantan konsultan politik Kremlin, mengatakan dorongan Putin untuk memegang suara, meskipun fakta bahwa Rusia memiliki ribuan kasus infeksi virus Corona baru setiap hari, mencerminkan potensi kelemahannya.
“Putin kurang percaya diri di lingkaran dalam dan dia khawatir tentang masa depan,” ujar Pavlovsky. “Dia menginginkan bukti dukungan publik yang tak terbantahkan,” imbuhnya.
Meskipun persetujuan parlemen atas perubahan sudah cukup untuk membuatnya menjadi undang-undang, presiden Rusia yang berusia 67 tahun itu meletakkan rencana konstitusionalnya kepada para pemilih untuk menunjukkan dukungannya yang luas dan menambahkan lapisan demokratis kepada mereka. Tapi kemudian pandemi virus Corona menelan Rusia, memaksanya untuk menunda pemungutan suara yang sejatinya dilakukan pada 22 April.
Di Moskow, beberapa aktivis secara singkat berbaring di Lapangan Merah, membentuk angka “2036” dengan tubuh mereka sebagai bentuk aksi protes sebelum polisi menghentikan mereka. Beberapa aksi lain di Moskow dan St. Petersburg menggelar aksi satu orang dan polisi tidak melakukan intervensi.
Pihak berwenang melakukan upaya besar-besaran untuk membujuk para guru, dokter, pekerja di perusahaan sektor publik dan lainnya yang dibayar oleh negara untuk memberikan suara. Laporan muncul dari seluruh negeri di mana para manajer memaksa orang untuk memilih.
Kritikus Kremlin dan pemantau independen menunjukkan bahwa tekanan pada pemilih, ditambah dengan peluang baru untuk memanipulasi suara ketika kotak suara tidak dijaga pada malam hari, mengikis standar pemungutan suara ke titik terendah yang baru.
Banyak yang mengkritik Kremlin karena menyatukan lebih dari 200 amandemen yang diusulkan bersama dalam satu paket tanpa memberi pemilih kesempatan untuk membedakannya di antara mereka.
“Saya memilih menentang amandemen baru terhadap konstitusi karena semuanya tampak seperti sirkus,” kata Yelena Zorkina (45) setelah pemungutan suara di St. Petersburg.
“Bagaimana orang bisa memilih semuanya jika mereka setuju dengan beberapa amandemen tetapi tidak setuju dengan yang lain?” cetusnya.
Pendukung Putin tidak berkecil hati karena tidak dapat memberikan suara secara terpisah atas perubahan yang diusulkan. Taisia Fyodorova, seorang pensiunan berusia 69 tahun di St. Petersburg, mengatakan dia mendukng karena percaya dengan pemerintah dan presiden Putin.
Dalam upaya panik untuk mendapatkan suara, pekerja TPS mengatur kotak suara di halaman dan taman bermain, di tunggul pohon dan bahkan di bagasi mobil – pengaturan yang tidak mungkin diejek di media sosial yang membuat mustahil untuk memastikan suara yang bersih. Pada saat yang sama, pemantauan pemungutan suara menjadi lebih menantang karena persyaratan kebersihan dan peraturan yang lebih rumit bagi pengamat pemilu.
Pengamat memperingatkan bahwa metode baru yang digunakan oleh pihak berwenang meragukan untuk meningkatkan jumlah pemilih, dikombinasikan dengan banyak rintangan birokrasi yang menghambat pemantauan independen, akan merusak legitimasi pemungutan suara.
