Trio Eropa Ancam Beri Sanksi Pelanggar Embargo Senjata Libya
PARIS – Para pemimpin Prancis, Jerman dan Italia untuk pertama kalinya mengancam akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang terus melanggar embargo senjata PBB di Libya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mendesak semua aktor asing untuk mengakhiri campur tangan mereka yang meningkat dan untuk sepenuhnya menghormati embargo senjata yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh kepresidenan Prancis setelah bertemu di Brussels.
“Kami siap mempertimbangkan kemungkinan penggunaan sanksi jika pelanggaran embargo di laut, di darat atau di udara terus berlanjut, dan menantikan proposal yang Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan akan membuat dalam hal ini,” kata ketiganya dalam pernyataan itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (19/7/2020).
Pernyataan bersama hari Sabtu ini adalah yang pertama kalinya ketiga kekuatan besar itu mengancam sanksi di tengah kekhawatiran eskalasi baru di tanah Libya.
“Kami berbagi keprihatinan serius tentang meningkatnya ketegangan militer di negara ini dan meningkatnya risiko eskalasi regional,” kata mereka.
“Karena itu kami menyerukan semua pihak di Libya dan pendukung asing mereka untuk segera menghentikan pertempuran dan mengakhiri eskalasi militer yang sedang berlangsung di seluruh negeri,” sambung mereka.
Turki telah melakukan intervensi secara tegas dalam beberapa pekan terakhir di Libya, memberikan dukungan udara, senjata dan pejuang sekutu dari Suriah untuk membantu pemerintah yang diakui internasional yang berbasis di Tripoli mengusir serangan selama setahun oleh pasukan komandan timur Khalifa Haftar.
Haftar didukung oleh UEA, Mesir dan Rusia, yang juga telah dituduh oleh PBB melanggar embargo.
Pemerintah berbasis di Tripoli pada hari Sabtu memindahkan pasukannya lebih dekat ke Sirte, pintu gerbang ke terminal minyak utama Libya, yang menurut pemerintah berencana untuk di rebut kembali dari pasukan Haftar.
Prancis sendiri menghadapi kritik karena ambiguitasnya sehubungan dengan Haftar, setelah sebelumnya mendukungnya dalam perang melawan militan Islam.
Para diplomat mengatakan negara-negara Uni Eropa juga dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu-individu dari kedua pihak di Libya.
