Taliban Rebut Kandahar dan Herat, Pukulan Telak bagi Afghanistan
KANDAHAR – Taliban mengeklaim telah merebut Kandahar, kota terbesar kedua di Afghanistan, yang akan menjadi pukulan telak bagi pasukan pemerintah Afghanistan. Kelompok itu juga dilaporkan telah merebut Herat, Ibu Kota Provinsi Herat.
Mengutip para saksi, Associated Press melaporkan bahwa Taliban telah merebut kantor gubernur dan bangunan lainnya di Kandahar. Kandahar adalah Ibu Kota Provinsi Kandahar.Para saksi menolak disebutkan namanya secara terbuka karena pemerintah belum mengakui kekalahan tersebut.
“Kandahar benar-benar ditaklukkan. Mujahidin mencapai Lapangan Martir di kota,” tulis seorang juru bicara Taliban di Twitter yang dikutip AFP, Jumat (13/8/2021).
Seorang penduduk kota Kandahar juga mengonfirmasi bahwa Taliban mengendalikan memang kota itu.
Sebelumnya, warga dan jurnalis lokal melaporkan bahwa Herat, kota terbesar ketiga di negara itu, telah jatuh ke tangan kelompok bersenjata Taliban.
Jika jatuhnya dua kota itu terkonfirmasi, maka Taliban sudah merebut 12 ibu kota provinsi di Afghanistan hanya dalam hitungan hari.
Pada hari Kamis, Ibu Kota Provinsi Ghazni; Ghazni, yang berjarak sekitar 130km (80 mil) barat daya ibu kota nasional, Kabul, menjadi ibu kota provinsi ke-10 yang jatuh ke tangan Taliban.
Al Jazeera, Charlotte Bellis, yang melaporkan dari Kabul, mengatakan bahwa direbutnya Herat adalah “keuntungan besar” bagi Taliban, dan “kerugian besar” bagi pasukan pemerintah, ketika kelompok bersenjata itu melanjutkan kemajuan militernya di Afghanistan di tengah penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS) setelah 20 tahun perang.
Sementara itu, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah Afghanistan telah menawarkan Taliban bagian kekuasaan selama kekerasan yang meningkat di negara itu berhenti.
Sedangkan Dewan Keamanan PBB sedang membahas rancangan pernyataan yang akan mengutuk serangan Taliban di kota-kota besar dan kecil yang menyebabkan korban sipil yang tinggi.
Pernyataan itu juga akan mengancam sanksi atas pelanggaran dan tindakan yang membahayakan perdamaian dan stabilitas Afghanistan.
Pernyataan resmi, yang disusun oleh Estonia dan Norwegia dan dilihat oleh Reuters, harus disetujui secara konsensus oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
“Sangat menegaskan bahwa Imarah Islam Afghanistan tidak diakui di PBB dan menyatakan bahwa ia [PBB] tidak dan tidak akan mendukung pembentukan pemerintah mana pun di Afghanistan yang dipaksakan melalui kekuatan militer atau pemulihan Imarah Islam Afghanistan,” bunyi rancangan pernyataan itu merujuk pada nama asali Taliban, yakni Imarah Islam Afghanistan.
