Setelah Beri Dukungan, Korut Bela China dari Kritik AS Soal Hong Kong
SEOUL – Korea Utara (Korut) kembali menunjukkan dukungannya kepada China dari serangan Amerika Serikat (AS) terkait Hong Kong. Korut menyebut AS tidak dalam posisi mengkritik China atas Hong Kong atau hak asasi manusia ketika Washington mengancam akan “melepaskan anjing” untuk menekan protes anti-rasisme di dalam negeri.
Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh salah satu surat kabar utama pemerintah Korea Utara, seorang juru bicara yang tidak disebutkan namanya untuk departemen hubungan internasional Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa mengkritik komentar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Berbicara kepada Fox News pada hari Minggu, Pompeo mengatakan tindakan Partai Komunis China baru-baru ini menunjukkan negara itu bermaksud menghancurkan ide-ide Barat, demokrasi Barat, nilai-nilai Barat dan menempatkan warga Amerika dalam risiko.
Menanggapi hal itu, juru bicara WPK mengatakan, pernyataan Pompeo tentang Hong Kong, Taiwan, perselisihan hak asasi manusia dan perdagangan adalah “omong kosong” yang memfitnah kepemimpinan Partai Komunis China (CPC).
“Pompeo, yang sangat asyik dengan spionase dan pengembangbiakan plot terhadap negara-negara lain, telah menjadi terlalu bodoh untuk membedakan di mana matahari terbit dan di mana matahari terbenam,” kata jurubicara itu seperti dikutip dari Straits Times, Kamis (4/6/2020).
Ia mengatakan pernyataan seperti itu oleh para pemimpin Amerika adalah tanda kekhawatiran mereka tentang Amerika Serikat yang menurun, mengutip protes yang sedang berlangsung terhadap kebrutalan polisi.
“Para demonstran marah oleh rasisme ekstrim penuh sesak bahkan ke Gedung Putih,” kata jurubicara itu.
“Ini adalah kenyataan di AS saat ini. Liberalisme dan demokrasi Amerika memberi cap kiri pada demonstran dan mengancam akan melepaskan bahkan anjing untuk penindasan,” imbuhnya.
Kantor berita Korea Selatan (Korsel) Yonhap mengatakan itu adalah pertama kalinya departemen urusan internasional WPK mengeluarkan pernyataannya sendiri sejak pemimpin Korut Kim Jong-un berkuasa pada 2011.
Sebelumnya, Korut juga telah memberikan dukungan kepada China terkait penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Pyongyang menyatakan langkah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di wilayah itu sebagai langkah sah untuk menjaga keamanan negara.
