Seruan Intervensi Militer Menguat, AS Tarik Diplomat dan Staf dari Myanmar
WASHINGTON, DC – Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan pegawai pemerintah non-darurat dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Myanmar, mengutip alasan “kerusuhan sipil”, demikian disampaikan Departemen Luar Negeri. Perintah itu muncul di saat para aktivis meningkatkan seruan untuk “intervensi kemanusiaan” terhadap Myanmar.
Pengumuman satu kalimat Departemen Luar Negeri datang pada Selasa (30/3/2021) malam di Washington, pada hari oposisi di Myanmar memulai “pemogokan sampah” terhadap pemerintah.
Pemogokan itu menyusul bentrokan akhir pekan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang menewaskan 141 orang pada Sabtu (27/3/2021) saja. Lebih dari 500 orang telah tewas sejak 1 Februari, ketika militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menangkap pemimpin sipil dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan alasan kecurangan dalam pemilu.
Sementara itu, para aktivis di Twitter telah mengintensifkan seruan mereka pada pemerintahan Biden untuk melakukan intervensi, sambil berbagi foto dan laporan dugaan kekejaman militer.
Akun lain yang sudah ada sejak 2013 adalah mengirim spam kepada selebritas dan politisi dengan tuntutan untuk membom Myanmar, dan juga menyerukan “Genosida untuk militer Myanmar dan keluarga / teman / rekan yang dikenal.”
Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma saat di bawah pendudukan Inggris, telah diperintah oleh militer untuk sebagian besar keberadaannya sebagai negara merdeka. Tatmadaw menyerahkan kendali kepada pemerintah sipil pada 2011, dan aktivis demokrasi yang diakui secara internasional Aung San Suu Kyi.
Militer memperdebatkan hasil pemilu 2020, di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Soo Kyi memenangkan mayoritas di kedua kamar legislatif atas USDP yang didukung militer.
