Rusia: Sanksi Myanmar oleh Barat Bisa Picu Perang Saudara Skala Penuh
MOSKOW – Rusia memperingatkan Barat berisiko memicu perang saudara di Myanmar dengan menjatuhkan sanksi pada junta militer yang telah merebut kekuasaan melalui kudeta.
Meski demikian, Prancis mengatakan Uni Eropa (UE) akan meningkatkan berbagai pembatasan pada para jenderal.
Dukungan Kremlin itu menjadi dorongan bagi junta yang menggulingkan pemerintah sipil terpilih Aun San Suu Kyi pada 1 Februari.
Junta masih menghadapi demonstrasi pro-demokrasi dan pembangkangan sipil yang berkelanjutan di penjuru negeri. Barat juga meningkatkan sanksi dan kecaman pada junta.
Di kota utama Myanmar, Yangon, pada Selasa (6/4), pengunjuk rasa menyemprotkan cat merah ke jalan, melambangkan darah yang tumpah dalam tindakan keras pasukan keamanan.
Darahnya belum kering,” ungkap salah satu pesan dengan warna merah.
Sekitar 570 orang, termasuk puluhan anak-anak, telah ditembak mati oleh pasukan dan polisi dalam kerusuhan yang terjadi hampir setiap hari sejak kudeta.
“Pasukan keamanan telah menangkap hampir 3.500 orang,” ungkap kelompok advokasi Asosiasi Tahanan Politik (AAPP).
Di antara mereka yang ditahan adalah Suu Kyi, politikus paling populer di Myanmar, dan para tokoh Liga Nasional untuk Demokrasi, yang mengalahkan para kandidat yang didukung militer dalam pemilu November.
Namun, Rusia mengatakan sanksi terhadap pihak berwenang itu sia-sia dan sangat berbahaya.
“Faktanya, garis seperti itu berkontribusi untuk mengadu domba pihak satu sama lainnya dan, pada akhirnya, mendorong rakyat Myanmar menuju konflik sipil skala penuh,” papar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia, dikutip kantor berita Interfax.
Rusia adalah pemasok senjata utama ke Myanmar dan wakil menteri pertahanan Rusia bertemu pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw bulan lalu.
Langkah Rusia itu menuai kritik dari aktivis hak asasi yang menuduh Moskow melegitimasi junta.
“Uni Eropa sedang bersiap menjatuhkan sanksi kolektif pada militer Myanmar yang menargetkan kepentingan bisnisnya,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian di Paris.
“Kami akan menambahkan sanksi ekonomi di tingkat 27 (negara UE) terhadap entitas ekonomi yang terkait tentara sehingga (sanksi) dapat diterapkan dengan sangat cepat,” papar Le Drian kepada anggota parlemen.
