Perkuat Posisi, PM Malaysia Teken Kesepakatan dengan Oposisi
Koalisi pemerintah Malaysia pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dikabarkan telah membuat kesepakatan dengan blok oposisi utama untuk memastikan stabilitas politik Negeri Jiran selama pandemi Covid-19.
Dalam pernyataan bersama pada Senin (13/9), perwakilan dari pemerintah dan pemimpin oposisi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim mengatakan mereka telah sepakat untuk fokus bekerja untuk “reformasi dan transformasi inisiatif”.
“Semua pihak sepakat bahwa nota kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas politik negara dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 dan menghidupkan kembali perekonomian melalui kerja sama bipartisan,” bunyi kutipan pernyataan bersama koalisi pemerintah dan oposisi Malaysia seperti dilansir Reuters.
Kesepakatan pemerintah dan oposisi itu ditetapkan setelah Ismail Sabri memperkenalkan rencana reformasi politik di pemerintahan barunya pada Jumat pekan lalu. Salah satu reformasi yang diajukan adalah memperkenalkan undang-undang baru yang membatasi masa jabatan perdana menteri agar tidak lebih dari sepuluh tahun.
Usulan tersebut digagas Ismail Sabri guna meraup dukungan oposisi terhadap pemerintahan barunya. Ia juga menawarkan kesepakatan bipartisan pada setiap rancangan undang-undang yang akan diperkenalkan di parlemen; melibatkan masukan dari partai-partai oposisi di dewan pemulihan nasional; hingga menurunkan usia pemilih minimum dari 21 menjadi 18 tahun.
Ia juga menyampaikan bahwa pemimpin oposisi akan mendapatkan hak remunerasi dan hak istimewa sebagai menteri kabinet pemerintah.
Kesepakatan itu disebut sejumlah pihak dapat membantu menyelamatkan pemerintahan Ismail Sabri dari kemungkinan usulan mosi tidak percaya parlemen yang dapat menggulingkan pemerintahannya.
Ismail Sabri resmi menjabat sebagai perdana menteri pada Agustus lalu dengan mayoritas suara tipis di parlemen menggantikan Muhyiddin Yassin yang memutuskan mengundurkan diri.
Parlemen dijadwalkan akan mulai bersidang awal pekan ini, namun belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk menggelar mosi tidak percaya.
Penunjukan Ismail Sabri sebagai PM Malaysia yang baru berlangsung ketika gejolak politik terus terjadi sejak kekalahan partai politik terbesar di Negeri Jiran, Organisasi Nasional Melayu bersatu (UMNO), dalam pemilu 2018 karena tuduhan korupsi yang meluas.
Israel Tuding Iran Latih Milisi Asing Gunakan Drone
Situasi diperparah dengan pandemi Covid-19 dan hingga kini, Malaysia masih berhadapan dengan infeksi Covid-19 yang tinggi.
Terlepas dari gejolak politik, pendahulu Ismail Sabri, PM Muhyiddin Yassin, memutuskan mengundurkan diri akibat terus mendapat kritik dari oposisi terkait penanganan Covid-19 pemerintah yang dinilai gagal.
