Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Vonis Bersalah Najib Razak
Jakarta – Pengadilan Malaysia pada Rabu menguatkan vonis bersalah mantan perdana menteri Najib Razak atas tuduhan korupsi atas skandal multi-miliar dolar AS di perusahaan negara 1Malaysia Development Bhd (1MDB), memberikan pukulan telak terhadap harapannya untuk kembali ke politik.
Najib Razak mengajukan banding atas hukuman penjara 12 tahun dan denda US$50 juta (Rp717 miliar) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur tahun lalu karena pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang, satu dari lima persidangan yang dia hadapi atas tuduhan korupsi.
Dikutip dari Reuters, 8 Desember 2021, pengadilan menemukan dia secara ilegal menerima sekitar US$10 juta (Rp143 miliar) dari SRC International, anak perusahaan 1MDB yang sekarang sudah tidak aktif, meskipun Najib Razak mengaku tidak bersalah dan secara konsisten membantah melakukan kesalahan.
Proses banding itu menarik perhatian di tengah kekhawatiran bahwa para pemimpin partai yang berkuasa yang menghadapi tuntutan pidana dapat memperoleh keringanan hukuman setelah kembalinya partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), ke tampuk kekuasaan pada Agustus.
“Ini adalah keputusan penting yang memiliki implikasi politik langsung,” kata anggota parlemen oposisi Wong Chen di Twitter. “Keputusan ini berarti bahwa Najib tidak akan bisa mencalonkan diri jika ada pemilihan cepat awal tahun depan.”
Hakim Pengadilan Banding Abdul Karim Abdul Jalil mengatakan dia setuju dengan pengadilan tinggi atas vonisnya.
“Kami menolak banding atas semua tujuh dakwaan dan menegaskan keyakinan atas tujuh dakwaan,” kata hakim.
Mengenakan jas hitam, Najib tidak menunjukkan emosi saat putusan dibacakan dan terlihat sesekali mencatat selama persidangan.
Najib telah bebas dengan jaminan menunggu banding, dan Hakim Abdul Karim menyetujui permintaannya untuk dibebaskan dengan jaminan lagi dan tetap menjalani hukuman.
Pengacara Najib, Shafee Abdullah, mengatakan kepada pengadilan bahwa mantan perdana menteri akan mengajukan banding atas putusan tersebut di Pengadilan Federal, pengadilan tertinggi Malaysia.
Wakil jaksa V. Sithambaram mengatakan kepada wartawan setelah putusan bahwa proses banding Najib di pengadilan tinggi bisa memakan waktu hingga 9 bulan.
Pihak berwenang AS dan Malaysia mengatakan US$4,5 miliar (Rp64,5 triliun) diyakini telah dicuri dari 1MDB, dan lebih dari US$1 miliar (Rp14,3 triliun) masuk ke rekening pribadi Najib.
Najib menghadapi total 42 tuntutan pidana dan lima persidangan, termasuk kasus SRC.
Di tengah kasus hukum yang dihadapinya, Najib tetap berpengaruh di dalam partainya, yang tersingkir tiga tahun sebelumnya di tengah tuduhan korupsi yang meluas.
Najib Razak juga berharap kembali ke dunia politik, dengan mengatakan pada September bahwa dia tidak mengesampingkan pencalonan kembali ke parlemen, tetapi dengan syarat hukumannya dibatalkan.
