Ngoceh di PBB, Presiden Ukraina Tuntut Cabut Hak Veto Rusia
New York: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuntut pengadilan khusus PBB untuk menjatuhkan ‘hukuman adil’ kepada Rusia atas invasi yang dilakukan ke negaranya. Hukuman ini termasuk pencabutan hak veto Negeri Beruang Merah di Dewan Keamanan PBB.
Pidato Zelensky dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi massa perang pertama Moskow sejak Perang Dunia II. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk membela Rusia dalam apa yang dia sebut sebagai bentrokan Timur-Barat yang menentukan.
Moskow berencana untuk mengerahkan sekitar 300.000 tentara dalam eskalasi nyata invasi Ukraina yang dimulai pada Februari dan telah menyebabkan ribuan orang tewas, jutaan orang mengungsi dan kota-kota menjadi puing-puing.
“Sebuah kejahatan telah dilakukan terhadap Ukraina, dan kami menuntut hukuman yang adil,” kata Zelensky, dikutip dari AFP, Kamis, 22 September 2022.
“Sebuah pengadilan khusus harus dibentuk untuk menghukum Rusia atas kejahatan agresi terhadap negara kita Rusia harus membayar perang ini dengan asetnya,” serunya.
Zelensky memaparkan mengenai kondisi perdamaian yang tidak dapat dinegosiasikan. Ini termasuk hukuman atas agresi Rusia, pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, dan jaminan keamanan.
Banyak delegasi di PBB memberi Zelensky tepuk tangan meriah di akhir pidatonya.
Pada Rabu kemarin, Putin telah memerintahkan rancangan militer dalam pidato yang disiarkan televisi di mana ia juga mengumumkan langkah untuk mencaplok empat provinsi Ukraina dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk membela Rusia, dengan menyatakan: “Ini bukan gertakan”.
“Tugas utama pasukan cadangan adalah memperkuat garis depan di Ukraina, yang saat ini panjangnya lebih dari 1.000 kilometer,” kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.
Pasukan cadangan akan membutuhkan pelatihan dan analis militer Barat mengatakan akan membutuhkan beberapa bulan sebelum mereka melihat tindakan.
