New Zealand Tangguhkan Hubungan dengan Myanmar, Larang Kunjungan Para Jenderal
WELLINGTON – New Zealand atau Selandia Baru menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan kunjungan untuk para jenderal setelah kudeta militer pekan lalu. Keputusan Wellington ini diumumkan Perdana Menteri Jacinda Ardern, Selasa (9/2/2021).
Dalam konferensi pers, Ardern mengatakan Selandia Baru juga akan memastikan program bantuannya tidak akan mencakup proyek-proyek yang disampaikan dengan, atau menguntungkan, pemerintah militer Myanmar.
“Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi tersebut… dan memastikan dana apa pun yang kami berikan ke Myanmar tidak dengan cara apa pun mendukung rezim militer,” kata Ardern seperti dikutip Reuters.
Dia mengtakan program bantuan Selandia Baru bernilai sekitar NZD42 juta antara 2018 dan 2021.
Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta dalam pernyataan terpisah mengatakan Selandia Baru tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan meminta militer segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan serta memulihkan pemerintahan sipil.
Mahuta mengatakan pemerintah juga telah setuju untuk menerapkan larangan perjalanan, yang akan diresmikan dalam minggu mendatang, pada para pemimpin militer Myanmar.
Sementara itu, pemimpin militer Myanmar telah berjanji akan mengadakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang. Pengumuman itu dibuat dalam upaya menenangkan protes yang meningkat terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.
