Lavrov: Kehadiran Militer AS di Suriah Persulit Upaya Rekonsiliasi
MOSKOW – Kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Suriah, yang datang tanpa izin Damaskus, menghalangi upaya rekonsiliasi. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov saat berbicara di Dialog Mediterania Roma 2020.
“Tugas untuk menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi jutaan warga Suriah, yang selamat dari perang yang menghancurkan itu, semakin dikedepankan. Hal itu membutuhkan partisipasi seluruh komunitas dunia,” kata Lavrov, seperti dilansir Tass pada Minggu (6/12/20202)
“Kami harus menyatakan dengan menyesal bahwa sebagai tanggapan atas perubahan konstruktif dalam penyelesaian politik, Damaskus menerima kehadiran ilegal pasukan AS di wilayahnya, yang secara terang-terangan digunakan untuk mendorong separatisme dan untuk menghalangi pemulihan persatuan negara,” sambungnya.
Lavrov kemudian menarik perhatian pada sanksi baru AS dan Eropa yang diberlakukan terhadap Suriah, dan tuduhan tanpa dasar dan tanpa bukti terhadap Damaskus tentang penggunaan senjata kimia dan kejahatan perang.
“Barat menunjukkan standar ganda yang menolak bantuan ke Suriah, bahkan ketika masalah kemanusiaan diangkat. Di tengah pandemi, Barat berpegang teguh pada kebijakan ekonomi yang mencekik Suriah,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa perdamaian dan stabilitas dapat dibawa ke Timur Tengah dan Afrika Utara berdasarkan hukum internasional.
“Ini melibatkan penolakan campur tangan eksternal, menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB, kedaulatan dan integritas wilayah, dan mengandalkan dialog nasional yang inklusif di setiap negara, di mana perselisihan dapat terlihat. Rusia berpegang teguh pada garis ini dalam semua situasi di kawasan, termasuk di Suriah,” tukasnya.
