Kubu Suu Kyi Dulu Bela Militer Aniaya Muslim Rohingya, Sekarang Beda
YANGON – Politisi sekutu utama Aung San Suu Kyi mengatakan ratusan ribu Muslim Rohingya yang mengungsi di Bangladesh harus dipulangkan. Dia minta mereka diberi hak-hak yang sama dengan masyarakat Myanmar , termasuk hak kewarganegaraan.
Ratusan ribu warga Muslim Rohingya itu sampai saat ini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Mereka eksodus ketika dianiaya oleh pasukan Myanmar tiga tahun lalu.
Mereka dianiaya ketika Suu Kyi berkuasa. Hal itulah yang membuat komunitas internasional mengecam Suu Kyi karena menutup mata atas penderitaan komunitas Rohingya.
Sasa, sekutu utama Suu Kyi yang hanya menggunakan satu nama dan menggambarkan dirinya sebagai utusan yang mewakili parlemen Myanmar untuk PBB, mengatakan sudah waktunya bagi 55 juta orang negara itu untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan menghadapi militer yang merebut kekuasaan sejak 1 Februari lalu.
Di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Suu Kyi, yang sekarang ditahan, Myanmar membela militer dari tuduhan melakukan genosida terhadap Rohingya mulai tahun 2017, memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Perlakuan militer terhadap Rohingya mendorong Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada para pemimpin militer, merusak reputasi internasional Suu Kyi, dan memperburuk iklim investasi.
Pihak berwenang terus menerus gagal menjamin perlindungan untuk pemulangan mereka, membuat mereka hidup dalam kondisi jorok di kamp-kamp pengungsi. Mereka ditolak hak-hak dasarnya termasuk kewarganegaraan, sementara pihak berwenang—termasuk yang terpilih sebelumnya—bahkan menolak untuk mengakui mereka sebagai Rohingya dan menyebut mereka “Bengali”, sebutan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap komunitas itu.Saya telah menunggu waktu untuk memanggil saudara-saudara Rohingya kami sebagai keluarga saya,” kata Sasa dalam wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television yang dilansir Senin (29/3/2021).
“Kami adalah satu keluarga. Sekarang kami hanya memiliki satu musuh bersama yaitu para jenderal militer ini.”
Komentar itu muncul menjelang akhir pekan paling mematikan sejak kudeta. Pada hari Sabtu lalu saja, sedikitnya 114 pengunjuk rasa dan warga sipil tewas dalam bentrokan dengan pasukan junta Myanmar.
Selusin menteri pertahanan dari seluruh dunia bersama-sama mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang tak bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan 459 orang.
Sebagai bagian dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), pemerintah paralel yang dibentuk oleh anggota yang digulingkan dari Liga Nasional untuk Demokrasi, Sasa mengatakan orang-orang harus diberi kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri dari penindasan kekerasan dari militer.
Junta membela tindakan kerasnya terhadap pengunjuk rasa dengan secara konsisten menggambarkan mereka sebagai perusuh kejam yang telah menyerang pasukan keamanan dan merusak properti.
Sasa berbicara setelah kebakaran di Bangladesh pada 22 Maret merobek kamp pengungsi terbesar di dunia. Menurut PBB, kebakaran itu membuat lebih dari 45.000 Muslim Rohingya mengungsi.
Menjelaskan pembelaannya terhadap Rohingya, Sasa, seorang dokter terlatih dari negara bagian Chin barat Myanmar, mengatakan situasinya sekarang telah berubah setelah Suu Kyi menghadapi keadaan yang sangat sulit menjalankan pemerintahan bersama dengan militer.
Dengan anggota CRPH yang bersembunyi atau dalam pelarian, dia meminta negara-negara termasuk China untuk mengambil tindakan tegas terhadap junta militer, termasuk sanksi yang lebih keras.”Saya sangat yakin bahwa China memiliki kekuatan untuk menghentikan para jenderal militer ini jika mereka benar-benar menginginkannya,” katanya.
AS dan Inggris memberlakukan putaran baru sanksi yang menargetkan militer Myanmar pada hari Kamis dengan memasukkan entitas bisnis terbesar yang dikontrolnya dalam daftar hitam.
Sementara itu, China menahan diri dari pembatasan semacam itu.
Namun, jika gerakan protes entah bagaimana dapat menggulingkan militer pada akhirnya, Sasa berjanji bahwa pemerintah sipil akan bekerja untuk mengakhiri perselisihan sipil yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dan akan memastikan hak penuh untuk Rohingya, termasuk kewarganegaraan.
“Setiap orang akan memiliki hak yang sama—seperti yang saya katakan pada prinsipnya—tidak boleh ada yang tertinggal berdasarkan budaya berdasarkan warna kulit, ras atau agama,” katanya. “Hari-hari itu sudah berakhir.”
