Korsel Berencana Cabut Larangan Akses ke Media Korut
Seoul: Korea Selatan (Korsel) berencana mencabut larangan akses publik ke televisi, surat kabar dan publikasi milik Korea Utara (Korut). Ini merupakan salah satu langkah Korsel dalam mempromosikan gestur ‘saling pengertian’ di antara kedua Korea.
Terbagi dengan perbatasan yang dijaga sangat ketat sejak 1948, kedua Korea melarang warganya saling mengunjungi wilayah, bertukar panggilan telepon, dan surat dan surat elektronik (email), serta memblokir akses ke situs web dan stasiun televisi masing-masing negara.
Dalam laporan kebijakan kepada Presiden Yoon Suk-yeol pada Jumat kemarin, Kementerian Unifikasi Korsel berencana secara bertahap membuka pintu bagi siaran, media, dan publikasi Korut. Langkah ini merupakan upaya meningkatkan saling pengertian, memulihkan identitas nasional Korea, serta mempersiapkan penyatuan di masa depan.
Pejabat kementerian mengatakan bahwa Korsel akan mulai mengizinkan akses ke siaran Korut untuk mencoba mendorong Pyongyang mengambil langkah serupa. Kementerian menolak memberikan rincian lebih lanjut.
“Rencana ini masih didiskusikan dengan otoritas terkait di Korsel,” kata kementerian itu, dilansir dari New Zealand Herald, Sabtu, 23 Juli 2022.
Namun, Jeon Young-sun, seorang profesor riset di Universitas Konkuk Seoul, mengatakan bahwa Korut kemungkinan tak akan melakukan hal serupa karena aliran konten budaya dan media Korsel dikhawatirkan dapat menimbulkan “ancaman besar” bagi kepemimpinan Kim Jong-un di Pyongyang.
Hubungan antara kedua Korea relatif tegang karena berbagai hal, termasuk rentetan uji coba senjata Korut sepanjang tahun ini. Yoon, seorang konservatif, berencana mengambil sikap yang lebih keras terhadap provokasi Korut. Di waktu bersamaan, ia juga memiliki “rencana berani” untuk meningkatkan ekonomi Korut jika negara tetangganya itu meninggalkan program nuklirnya.
Terlepas dari kemungkinan keengganan Korut untuk membalas langkah serupa terkait pembukaan akses media, Jeon mengatakan Korsel memang perlu melonggarkan aturan tersebut. Pasalnya, pembatasan telah menyebabkan ketergantungan warga Korsel pada media asing dan pemerintah lain dalam mencari informasi terkait Korut.
