Korban Tewas dalam Aksi Protes di Irak Meningkat Jadi 26 Orang
BAGHDAD – Korban tewas selama tiga hari aksi protes di Irak naik menjadi 26 dan lebih dari 1.500 orang terluka. Korban tewas meningkat karena beberapa pengunjuk rasa berusaha melakukan demonstrasi di beberapa daerah, namun dibubarkan oleh pasukan keamanan.
Anggota Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Independen Irak (IHCHR), Ali al-Bayati mengatakan, korban kekerasan yang menyertai aksi protes selama tiga hari di Baghdad dan beberapa provinsi meningkat menjadi 26 orang, termasuk dua anggota pasukan keamanan.
Ia mengatakan bahwa hingga saat ini 1.509 orang terluka, termasuk 401 anggota keamanan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dari mereka telah meninggalkan rumah sakit setelah menerima perawatan seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (4/10/2019).
Sebelumnya seorang anggota IHCHR, Faten al-Halfi, menyebutkan jumlah korban jiwa 19 orang, termasuk seorang anggota keamanan, dan 1.041 lainnya terluka, termasuk sejumlah anggota keamanan.
IHCHR adalah komisi independen yang terkait dengan parlemen Irak. Badan itu didirikan oleh badan-badan PBB di Irak bekerja sama dengan pemerintah Irak untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak semua rakyat Irak sesuai dengan standar internasional.
Demonstrasi meletus di Ibu Kota Baghdad dan di beberapa provinsi di seluruh Irak pada hari Selasa dan Rabu karena tingginya tingkat pengangguran, korupsi pemerintah dan kurangnya layanan umum.
Demonstrasi berubah menjadi kekerasan ketika meletus bentrokan dengan polisi.
Aksi protes juga menyebar ke provinsi Irak lainnya ketika ratusan pemrotes menyerang dan membakar beberapa gedung pemerintah provinsi dan kantor partai politik terkemuka.Pada hari Kamis, protes sporadis berlanjut siang hari meskipun jam malam diberlakukan di Baghdad mulai dari jam 05:00 waktu setempat, dan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Menteri Pertahanan Irak Najah al-Shammari mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa ia telah memutuskan untuk meningkatkan keadaan siaga bagi angkatan bersenjata Irak untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi semua kedutaan asing dan misi diplomatik yang beroperasi di Irak.
