Kasus Korupsi 1MDB, Pemerintah Malaysia Sita Rp4,9 Triliun
KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia berhasil menyita USD323 juta (Rp4,9 triliun) dana yang dikorupsi dari lembaga 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Seperti ditegaskan Kantor Perdana Menteri (PM) Malaysia menyatakan juga mengidentifikasi sekitar 6,9 miliar ringgit (Rp24 triliun) lainnya.
PM Malaysia Muhyiddin Yassin memerintahkan upaya melanjutkan investigasi kasus korupsi 1MDB. Dalam pernyataan persnya, Kantor PM Malaysia menyatakan Muhyiddin mendapatkan laporan tentang langkah tim khusus yang dibentuk untuk melacak dana yang dikorupsi dari 1MDB di luar negeri.
“Tim khusus itu terdiri atas perwakilan Jaksa Agung, Pusat Kejahatan Keuangan Nasional, Komisi Antikorupsi Malaysia, Polisi Kerajaan Malaysia, Bank Negara Malaysia, dan Kementerian Keuangan,” demikian keterangan Kantor PM Malaysia dilansir Malay Mail.
PM Muhyiddin juga mengapresiasi langkah tim terpadu yang berhasil menyita hasil korupsi senilai 1,4 miliar ringgit dan mengidentifikasi 6,9 miliar ringgit lainnya. “Tim gugus tugas memberikan langkah detail untuk mengembalikan dana hasil korupsi 1MDB yang tersebar di 17 negara,” demikian penegasan Kantor PM Malaysia. PM Muhyiddin pun memberikan arahan bagaimana cara melacak dan mengembalikan dana 1MDB tersebut dari berbagai negara agar terus dilanjutkan.
Pekan lalu, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menyarankan Amerika Serikat untuk “berpikir dua kali” sebelum mengembangkan dana hasil korupsi yang berkaitan dengan 1MDB. Hal itu disampaikan Mahathir dalam wawancara khusus dengan Reuters beberapa waktu lalu.
“Keika kita hendak mengambil alih (penyelidikan 1MDB), Departemen Kehakiman AS akan memberikannya kepada kita. Tapi, kini kita digulingkan oleh orang yang mencuri uang tersebut,” kata Mahathir.
“Kini, orang yang mencuri uang itu kembali mendapatkan uang yang mereka curi. Saya pikir, seharusnya Departemen Kehakiman AS berpikir dua kali,” katanya.
Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS menyatakan USD4,6 miliar dikorupsi dari 1MDB dalam kejahatan lintas negara. Namun, hanya USD200 juta saja yang dikembalikan ke Malaysia pada Mei silam. Transfer sekitar USD240 juta tertunda bulan lalu.
Sedikitnya enam negara menyelidiki skandal korupsi dan pencucian uang 1MDB yang didirikan pada masa pemerintahan PM Najib Razak tahun 2009. Setelah kemenangan tanpa prediksi pada 2018, Mahathir membuka penyelidikan 1MDB dan mengungkap keterlibatan Najib dalam pusaran mega korupsi tersebut.
Najib menghadapi lima persidangan, kasus pertamanya termasuk tujuh dakwaan terkait korupsi USD10 juta dari salah satu unit 1MDB yang diperkirakan akan mencapai vonis dalam beberapa bulan ke depan. Najib menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia mengaku diperdayai oleh pengusaha Malaysia Jho Low dan para pejabat 1MDB lainnya.
Kepada Reuters, Najib pekan lalu mengungkapkan atmosfer penyelidikan kini lebih kondusif karena Mahathir tidak lagi berkuasa. “Saya tidak terkait apa pun, karena belum ada kesimpulan dari persidangan. Harapannya, kamu tahu, saya akan mendapatkan pengadilan yang adil,” ujarnya.
PM Muhyiddin tidak berkomentar mengenai harapan Najib yang menjadi koalisi utamanya. Najib sendiri belum pernah berbicara langsung dengan Muhyiddin sejak berkuasa. “Saya berharap ada air di bawah jembatan,” ujarnya.
Najib yang masih memiliki pengaruh kuat di UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) menjadi kekuatan utama Perikatan Nasional (PN) yang mendukung PM Muhyiddin. Zahid Hamidi, orang kuat UMNO yang juga kini menghadapi dakwaan korupsi, menyatakan mereka tetap akan mendukung koalisi PN hingga pemilu mendatang.
“Pemerintah baru harus memenuhi janji untuk tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Pakatan Harapan yang memicu sensitivitas relasi ras di negara ini,” kata Zahid.
Posisi UMNO dianggap lemah dalam koalisi tersebut meskipun mereka memiliki kekuatan besar di parlemen.
Dalam pandangan pakar politik Awang Azman Awang Pawi, kebanyakan pemimpin UMNO tidak senang dengan langkah UMNO menggulingkan pemerintahan sebelumnya, tetapi hasilnya tidak merefleksikan kekuatan UMNO. “UMNO merupakan partai dominasi di parlemen, tetapi Partai Bersatu justru mendominasi kabinet,” ungkap Awang.
