Ini Dalih Kamboja Kembali Hancurkan Fasilitas Militer Buatan AS
PHNOM PENH – Kamboja telah memicu kemarahan Amerika Serikat (AS) setelah menghancurkan fasilitas militer kedua buatan AS di Pangkalan Angkatan Laut Ream. Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Banh membela langkah tersebut.
Pembongkaran fasilitas itu terjadi hampir sebulan setelah penghancuran Markas Taktis Komite Nasional Keamanan Maritim (NCMS) yang didanai AS pada bulan September.
Banh mengatakan fasilitas pemeliharaan kapal berada di wilayah kedaulatan Kamboja dan menggambarkan masalah itu sebagai masalah sepele yang dibesar-besarkan.
The Khmer Times melaporkan bahwa lembaga think tank AS, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada hari Senin menerbitkan gambar satelit baru-baru ini yang menunjukkan pembongkaran fasilitas militer kedua.
CSIS mengatakan Rigid Hulled Inflatable Boat Maintenance Facility (Fasilitas Pemeliharaan Perahu Karet Lambung Kaku) dari NCMS dan jalur perahu yang bersebelahan dibangun pada tahun 2017.
Banh mengatakan Kamboja merelokasi fasilitas militer itu ke lokasi baru di Koh Preab, yang berjarak 30 km.
“Itu hanya fasilitas perawatan perahu kecil. Di lokasi baru, kami akan membangun fasilitas yang lebih besar dan lebih modern,” ujarnya.
Dia mengatakan perlu untuk menghancurkan dua fasilitas yang didanai AS untuk memperluas pelabuhan militer di Pangkalan Angkatan Laut Ream.Banh mengatakan Kamboja selalu meminta AS untuk membuang bom kimia, yang dijatuhkan oleh pesawat tempur AS selama perang di beberapa tempat dan menjadi ancaman bagi penduduk desa, tetapi tidak mendapat tanggapan positif dari AS.
Setelah pembongkaran pertama fasilitas yang didanai AS pada September, Pentagon menyatakan keprihatinannya bahwa Kamboja mungkin menampung personel militer China di Pangkalan Angkatan Laut Ream.
Juru bicara Kedutaan AS di Kamboja Chad Roedemeier mengatakan Washington kecewa karena otoritas militer Kamboja telah menghancurkan fasilitas keamanan laut lain yang didanai oleh AS tanpa pemberitahuan atau penjelasan apa pun.
“Perdana menteri mengatakan Kamboja tidak akan mengizinkan kehadiran militer asing eksklusif atau permanen di mana pun di negara itu. Kami berharap pemerintah terus mematuhi posisi itu,” katanya, seperti dikutip AFP, Jumat (13/11/2020).
