Duterte Ogah Buat Perjanjian Militer dengan Negara Mana Pun
MANILA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak tertarik untuk menegosiasikan perjanjian militer baru dengan negara mana pun. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo.
Panelo mengatakan kepada jaringan berita lokal bahwa ia bertanya kepada Duterte sendiri apakah pemimpin Filipina itu terbuka untuk perjanjian pasukan militer dengan negara lain.
“Tidak. Selama saya presiden, tidak,” kata Panelo mengutip Duterte seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu (22/2/2020).
Duterte telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin membangun pasukan militer dan polisi yang kuat untuk mencegah segala ancaman dan tantangan di masa depan terhadap keamanan nasional Filipina.
Selama beberapa dekade, Filipina mengandalkan Amerika Serikat untuk kebutuhan keamanannya. Namun, Duterte ingin melepaskan diri dari cengkeraman Amerika, menandakan pemutusan besar dalam hubungan militer AS-Filipina.
Filipina, atas instruksi langsung Duterte, telah secara resmi memberi tahu Washington tentang niatnya untuk secara sepihak mengakhiri Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Amerika Serikat.
VFA mengatur perilaku personel angkatan bersenjata AS yang datang ke Filipina untuk ambil bagian dalam pelatihan yang disetujui dan kegiatan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada latihan yang terkait dengan Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951.
Di bawah perjanjian itu, pemerintah Filipina dan AS sepakat untuk merespons jika terjadi serangan bersenjata oleh pasukan asing di wilayah atau kepulauan, angkatan bersenjata, kapal umum atau pesawat udara dari kedua negara.
Perjanjian VFA memberikan kerangka hukum untuk kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Filipina dan AS menandatangani VFA pada tahun 1998 yang memungkinkan operasi militer gabungan Filipina-AS. Senat Filipina meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1999, tujuh tahun setelah penutupan pangkalan AS terakhir di wilayah Filipina.
Lebih dari 300 keterlibatan militer dijadwalkan antara kedua militer selama setahun penuh. Keterlibatan ini termasuk latihan, pertukaran ahli, latihan fungsional dan pertukaran, latihan perencanaan dan tabletop.
Pada 11 Februari, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin secara resmi memberi tahu Kedutaan Besar AS di Manila tentang keputusan pemerintah Filipina untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
Pasal IX VFA mengatakan: “Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai berakhirnya 180 hari dari tanggal di mana salah satu pihak memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis bahwa ia berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian.”
