Diminta Hormati LGBT atau Tinggalkan UE, PM Hungaria Sebut Belanda Bermental Penjajah
BUDAPEST – Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban mengecam Belanda yang dia sebut bermental kolonial atau penjajah. Kecaman disampaikan setelah PM Belanda Mark Rutte meminta Budapest menghormati hak-hak LGBT atau meninggalkan Uni Eropa (UE).
Orban meminta balik Amsterdam untuk menjauh dari politik Hungaria setelah mengkritik langkah Budapest untuk mencegah penggambaran homoseksualitas kepada anak di bawah umur.
“Ini adalah pendekatan kolonial,” kata Orban yang ditujukan kepada PM Rutte. “Mereka tidak memikirkan apa yang bisa dan tidak bisa mereka katakan tentang negara lain dan hukum negara lain,” katanya lagi seperti dikutip Russia Today,Jumat (2/7/2021).
Pekan lalu, Rutte, selama pertemuan puncak Uni Eropa, menantang Orban untuk meninggalkan blok Uni Eropa, mencatat bahwa kebijakan dan perspektif Budapest jelas tidak sejalan dengan blok Eropa tersebut.
“Hungaria tidak punya urusan lagi di Uni Eropa,” kata Rutte, menambahkan bahwa itu adalah niat UE untuk membuat Budapest bertekuk lutut pada hak-hak LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).Komentar PM Belanda itu sebagai respons atas pengesahan undang-undang baru di Hungaria pada 15 Juni. Undang-undang tersebut sebenarnya berfokus pada peningkatan hukuman bagi terpidana paedofilia, tapi juga menetapkan bahwa homoseksualitas tidak dapat digambarkan atau dipromosikan kepada anak bawah 18 tahun.
Orban mengeklaim bahwa undang-undang tersebut disalahpahami, dengan menyatakan: “Ini tidak bertentangan dengan homoseksualitas. Ini tentang hak anak-anak dan orangtua.”
Para pemimpin lain telah bergabung dengan kecaman terhadap Orban, tetapi telah berhenti menuntut Hungaria meninggalkan Uni Eropa.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan UE dapat menggunakan kekuatan yudisial yang tersedia untuk menghukum Hungaria tetapi mengatakan dia tidak ingin menggunakan Pasal 50, pasal yang mengatur prosedur keluarnya sebuah negara dari keanggotaan UE.
Orban telah lama berselisih dengan UE. Sebelumnya pada tahun 2021, dengan meningkatnya ketegangan, Budapest memilih untuk membawa Komisi Eropa ke pengadilan atas ketentuan yang menghubungkan akses ke dana Eropa dengan menegakkan supremasi hukum.
