Diduga Bohongi Parlemen soal Skandal Partygate, PM Inggris Akan Diperiksa
Jakarta -Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menghadapi penyelidikan parlemen atas kebohongan tentang pesta Downing Street saat lockdown COVID-19.
Mosi Partai Buruh pada Kamis lalu disahkan tanpa pemungutan suara setelah tidak menerima keberatan. Perdana Menteri memilih untuk tidak mengajukan amandemen penundaannya sendiri.
Keputusan itu berarti anggota parlemen di Komite Hak Istimewa akan menyelidiki apakah Johnson menghina Parlemen karena menyesatkan Dewan Rakyat dengan penyangkalannya yang berulang-ulang atas pesta di kediaman resmi Downing Street 10, meski Inggris tengah mengalami penguncian akibat COVID-19.
Penyelidikan hanya akan dimulai setelah Scotland Yard menyelesaikan penyelidikannya sendiri atas dugaan pelanggaran hukum virus corona di jantung Pemerintah.
Berbicara sebelum hasilnya dikonfirmasi, Menteri Kantor Kabinet Michael Ellis mengatakan kepada parlemen bahwa Perdana Menteri selalu senang menghadapi pertanyaan apa pun yang dianggap cocok oleh Parlemen.
Wakil pemimpin Partai Buruh Angela Rayner mengatakan anggota parlemen harus melakukan penyelidikan parlemen karena Perdana Menteri telah gagal melakukan tugas yang dengan benar. Dia juga menyarankan Johnson untuk mengundurkan diri.
Johnson, yang melewatkan debat mosi dan keputusan itu karena sedang melakukan kunjungan resmi ke India, telah didenda oleh Polisi Metropolitan karena menghadiri perayaan ulang tahunnya sendiri pada Juni 2020. Pejabat kepolisian juga bersiap untuk pemberitahuan hukuman tetap yang akan mendarat.
Anggota parlemen Konservatif menggunakan debat sore tentang kejujuran PM untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas penanganan tuduhannya. Pernyataannya ditanggapi anggota parlemen lain lebih dengan seruan Johnson mengundurkan diri.
Johnson diduga melanggar 6 dari 12 kemungkinan aturan yang dipertimbangkan oleh petugas Operasi Hillman.
Sebelumnya pada Selasa, Johnson meminta maaf ke anggota parlemen Inggris setelah dia dijatuhi hukuman denda oleh Kepolisian Inggris. Johnson didenda karena di nilai telah melanggar aturan lockdown.
Politikus Partai Konservatif itu mengaku tak tahu kalau yang dihadirinya itu adalah sebuah acara ulang tahun. Acara itu dilakukan saat kasus COVID-19 di Inggris sedang tinggi. Johnson, sebagai pejabat, memberlakukan sejumlah larangan.
