Dianggap Berkhianat, Junta Myanmar Pecat Dubes untuk PBB
NEW YORK – Duta besar (Dubes) Myanmar untuk PBB berjanji akan terus berjuang setelah junta militer memecatnya. Ia dipecat setelah mendesak negara-negara anggota PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghentikan kudeta 1 Februari yang telah menggulingkan pemimpin terpilih negara itu Aung San Suu Kyi .
“Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa,” kata Kyaw Moe Tun seperti dikutip dari Reuters, Minggu (28/2/2021).
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi tidak mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi utusan dari Myanmar untuk saat ini.
Hal itu dibenarkan oleh juru bicara PBB Stephane Dujarric
“Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York,” kata Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan di badan dunia itu.
Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.
Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat bahwa dia berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan kudeta militer ilegal dan inkonstitusional. Pidato seperti itu – yang bertentangan dengan mereka yang berkuasa di suatu negara – jarang terjadi.
Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya serta harus diakui oleh komunitas internasional seperti itu.
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta ini gagal. Dewan Keamanan PBB telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta itu karena ditentang oleh Rusia dan China.
