Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Aung Sang Suu Kyi
NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kudeta militer di Myanmar . Badan itu juga telah menyerukan pembebasan semua tahanan, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi , yang ditahan pada Senin lalu.
“Para anggota Dewan Keamanan menekankan perlunya dukungan berkelanjutan untuk transisi demokrasi di Myanmar,” kata dewan beranggotakan 15 negara itu dalam pernyataan bersamanya.
“Mereka menekankan perlunya menjunjung tinggi lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum,” sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (5/2/2021).
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menjalani tahanan rumah di rumahnya di Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw. Pihak kepolisian Myanmar mengatakan ia akan ditahan hingga 15 Februari.
Pemimpin sipil terpilih negara Asia Tenggara itu menghadapi dua tahun penjara jika terbukti bersalah atas tuduhan yang mencakup kepemilikan perangkat komunikasi yang melanggar hukum.
Polisi yang menggerebek rumah Suu Kyi mengklaim telah menemukan empat walkie talkie yang digunakan oleh pengawalnya tanpa izin yang diperlukan.
Dewan Keamanan juga meminta militer untuk membebaskan Presiden Myanmar Win Myint, yang ditangkap berdasarkan Undang-Undang Manajemen Bencana negara itu.
Presiden Myanamr diduga telah melanggar pembatasan COVID-19 di negara itu setelah dia dan keluarganya melambai kepada pendukung yang dipimpin oleh seorang pejabat lokal di Naypyidaw pada bulan September, saat mereka berkampanye menjelang pemilihan November.
Militer mengambil alih Myanmar pada hari Senin setelah menuduh kecurangan dalam pemilihan yang membuat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi mengamankan kemenangan telak.
Kelompok aktivis mengatakan bahwa lebih dari 140 orang telah ditahan sejak kudeta. Para pemimpin militer, yang dipimpin oleh kepala angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, pada Kamis mengumumkan bahwa mereka telah melarang Facebook di Myanmar untuk menjaga “stabilitas.”
Pengguna Facebook di seluruh negeri dilaporkan telah mencoba untuk mengatur penentangan terhadap kudeta melalui platform tersebut, dan telah terjadi aksi protes sporadis di kota-kota besar di Mandalay dan Yangon.
