Calon Menlu AS Blinken: Turki Tak seperti Sekutu karena Beli S-400 Rusia
WASHINGTON – Antony Blinken, calon menteri luar negeri (menlu) Amerika Serikat (AS) pilihan Presiden terpilih Joe Biden, mengatakan Turki tidak bertindak seperti sekutu NATO. Alasannya, Ankara nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia yang tidak kompatibel dengan peralatan pertahanan NATO.
Dia mengatakan Washington akan meninjau kemungkinan sanksi lebih lanjut untuk Ankara atas akuisisi sistem pertahanan udara Moskow.
Bulan lalu, Washington memberlakukan sanksi terhadap industri pertahanan Turki atas akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 dari Moskow. Ankara mengecamnya sebagai “kesalahan besar” Amerika.
“Gagasan bahwa mitra strategis—yang disebut strategis—dari kita sebenarnya akan sejalan dengan salah satu pesaing strategis terbesar kita di Rusia tidak dapat diterima,” kata Blinken kepada anggota parlemen Amerika, seperti dikutipReuters, Rabu (20/1/2021).
“Saya pikir kita perlu melihat untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan kemudian menentukan apakah (ada) lagi yang perlu dilakukan,” kata Blinken dalam sidang konfirmasi Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Sidang konfirmasi ini akan menentukan Blinken disetujui sebagai Menlu AS atau tidak.
Komentar Blinken muncul sehari sebelum Biden mengambil alih pemerintahan Presiden Donald Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.
“Turki adalah sekutu, yang dalam banyak hal…tidak bertindak sebagai sekutu yang seharusnya dan ini adalah tantangan yang sangat, sangat signifikan bagi kami dan kami sangat berhati-hati tentang hal itu,” kata Blinken.
Sanksi terhadap Turki mendapat dukungan bipartisan dari Kongres AS dan diumumkan di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA). Itu merupkan sanksi pertama AS terhadap sesama anggota aliansi NATO.
Ketidaksepakatan yang mendalam atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 oleh Turki adalah tantangan utama yang akan dihadapi pemerintahan Biden dengan pemerintahan Erdogan. Kedua sekutu NATO juga berselisih tentang kebijakan Suriah, kegiatan eksplorasi minyak Ankara di Mediterania timur, dan keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh.