Buntut Brexit, Inggris Lawan Uni Eropa
LONDON – Beberapa hari setelah resmi keluar dari Uni Eropa (UE), Inggris menunjukkan perlawanan bahwa mereka tidak ingin didikte oleh UE. Inggris tetap memberlakukan bea cukai terhadap produk Uni Eropa dan ingin memosisikan Inggris sebagai negara berdaulat.
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menegaskan, tidak akan menerima penyetaraan dengan aturan UE ketika Inggris bernegosiasi kesepakatan perdagangan dengan Brussels yang menguntungkan Inggris.
Salah satu opsi dalam negosiasi perdagangan yang ditawarkan UE adalah meniru kesepakatan gaya bebas Kanada dengan UE yang mengizinkan pembebasan mayoritas produk perdagangan. Namun para petinggi UE ingin Inggris melanjutkan tekanan aturan yang dibuat Brussels tentang standar dan subsidi negara serta menerima yurisdiksi Pengadilan Eropa dalam segala konflik perdagangan.
The Sunday Telegraph melaporkan Inggris marah dengan langkah Brussels untuk kembali pada aturan yang tidak disepakati pada Oktober lalu sebagai bagian dari Kesepakatan Penarikan Diri Brexit. “PM Johnson juga akan menegaskan dia tidak menerima penyetaraan yurisdiksi Pengadilan Eropa dan tidak ada konsesi atas tuntutan Brussels ketika negosiasi akan dimulai pada Maret,” demikian laporan The Sunday Telegraph.
Johnson juga akan menyiapkan aturan untuk melonggarkan hak-hak pekerja, standar higienitas dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Inggris juga ingin membuat langkah maju dengan menyusun kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.
Selain itu PM Boris Johnson menyiapkan segala upaya untuk memberlakukan pemeriksaan barang dan mengenakan tarif bea cukai bagi semua barang Uni Eropa (UE) yang masuk ke Inggris sejak tahun depan. Langkah itu sebagai upaya untuk melawan tekanan UE dalam perundingan perdagangan.
“Kita bersiap melaksanakan pemeriksaan penuh terhadap semua impor dari UE deklarasi ekspor, deklarasi keamanan, pemeriksaan kesehatan binatang dan barang supermarket yang melintas melalui pos pemeriksaan perbatasan,” kata pejabat senior pemerintahan Inggris seperti dilansir The Telegraph. “Ini menjadi tantangan praktis ganda di perbatasan pada Januari 2021,” imbuhnya.
Juru bicara kantor PM Johnson menyatakan perubahan tersebut tak bisa dihindarkan. “Kita meninggalkan aturan cukai UE dan pasar tunggal. Itu berarti bisnis harus bersiap menghadapi kehidupan luar,” ujarnya kepada Reuters.
Hal senada ditegaskan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Menurutnya, Inggris tidak akan menempatkan diri dalam penyetaraan tinggi dengan aturan UE. “Penyetaraan bukan opsi dalam meja negosiasi,” tambahnya kepada Sky News.
Raab juga menegaskan Inggris akan kembali mengontrol undang-undang sehingga London tidak lagi bisa disejajarkan dengan UE dan aturan legislasi lainnya. “Namun kita akan tetap bekerja sama dan kita memperkirakan UE akan mengikuti komitmen mereka terhadap kesepakatan perdagangan bebas bergaya Kanada,” ucapnya.
Di bawah rencana pemerintahan untuk Brexit tanpa kesepakatan tahun lalu, dimana Inggris meninggalkan UE tergesa-gesa tanpa kesepakatan perdagangan apa pun, hanya sedikit barang yang akan dicek. Inggris resmi meninggalkan UE pada Jumat (31/1/2020) lalu dengan kesepakatan transisi sementara selama 11 bulan. Selama periode itu Johnson akan menegosiasi kesepakatan perdagangan bebas sama seperti yang dilakukan antara Kanada dan UE. Sebenarnya Inggris bisa mengajukan perpanjangan masa transisi. Tapi langkah itu sepertinya tidak akan ditempuh Johnson.
Para negosiator Inggris berharap ancaman pemeriksaan ketat diberlakukan jika kesepakatan tidak cukup membuat UE menyepakati aturan yang diminta Inggris. Tanpa kesepakatan, ekspor produk Inggris juga akan menghadapi tarif dan cukai dari UE tahun depan. Bank Sentral Inggris memperingatkan hal itu bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan perdagangan mulai tahun de pan.
Bagaimana tanggapan oposisi? Merespons kebijakan PM Johnson, menteri kesehatan bayangan dari Partai Buruh, Jonathan Ashworth, mengatakan pihaknya tidak ingin melihat adanya penghapusan standar lingkungan dan hak di tempat kerja. Adapun pemimpin sementara Partai Liberal Demokrat Ed Davey menuding Johnson mendorong “kebijakan bumi hangus”.
Sementara itu PM Irlandia Leo Varadkar menyerukan Pemerintahan Inggris untuk tidak menyiapkan aturan ketat dan tegas, karena itu justru akan mempersulit proses negosiasi perdagangan.
Kamar Dagang Inggris menyatakan pemerintah seharusnya memprioritaskan pasokan barang yang bebas cukai melalui pelabuhan setelah masa transisi berakhir. “Biaya tambahan dalam setiap prosedur atau penundaan atau setiap uang yang di habiskan pada adaptasi aturan baru merupakan suatu yang berharga bagi pelanggan baru,” kata Direktur Jenderal BBC Adam Marshall.
