Biden: Peluncuran Rudal Korea Utara Bukan Provokasi
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia tidak menganggap peluncuran rudal jarak pendek Korea Utara (Korut) sebagai provokasi.
Peluncuran rudal Korut itu yang pertama sejak Biden menjabat sebagai presiden AS.
Biden menambahkan para pejabat pertahanan menyebutnya sebagai “bisnis seperti biasa”.
Korea Utara telah menembakkan rudal jelajah non-balistik, yang tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, selama akhir pekan.
Insiden itu terjadi setelah Pyongyang mengkritik AS dan Korea Selatan (Korsel) karena melakukan latihan militer bersama.
Aksi itu juga terjadi ketika pemerintahan Biden terus berusaha membangun hubungan diplomatik dengan Korea Utara.
Peluncuran tersebut, yang awalnya dilaporkan oleh media AS, telah dikonfirmasi pejabat AS dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan.
Korea Selatan mengatakan dua rudal jelajah ditembakkan ke Laut Kuning pada Minggu pagi dari Onchon di Korea Utara.
Menanggapi pertanyaan wartawan pada Selasa malam, Biden berkata, “Kami telah mengetahui bahwa tidak ada yang berubah.”
Ketika ditanya apakah dia menganggap tes itu sebagai provokasi, dia berkata, “Tidak, menurut Departemen Pertahanan, ini bisnis seperti biasa. Tidak ada kerutan baru dalam apa yang mereka lakukan.”
Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menerapkan sanksi ketat terhadap Korea Utara, hanya melarang Pyongyang menembakkan senjata yang mengancam seperti rudal balistik.
Pejabat senior AS secara terpisah mengatakan mereka menganggap tindakan itu sebagai “aktivitas militer paling normal oleh Korea Utara.”
Pejabat AS sedang dalam “tahap akhir” tinjauan kebijakan Korea Utara. AS akan menjadi tuan rumah perundingan penasihat keamanan nasional Jepang dan Korea Selatan.
Pemerintah AS sebelumnya mengatakan telah berusaha selama beberapa pekan untuk melakukan kontak diplomatik dengan Korea Utara.
Pyongyang belum mengakui bahwa Presiden Biden sekarang telah menjabat. Kedua negara tetap berselisih mengenai program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Selama kampanye pemilu, Biden menyebut Kim “penjahat” dan mengatakan perlucutan senjata nuklir Korea Utara harus terjadi sebelum sanksi ekonomi AS dan PBB bisa dilonggarkan.
