Belgia Bersiap Evakuasi Tersangka Anggota ISIS dari Suriah
BRUSSELS – Belgia dan sejumlah negara Eropa lainnya tengah bersiap untuk mengevakuasi warganya yang dituduh memiliki hubungan dengan ISIS dari kamp-kamp tahanan di timur laut Suriah. Mereka akan dievakuasi melalui zona aman yang baru diumumkan dibentuk oleh pasukan Turki di sepanjang perbatasan.
Pejabat Belgia memberi tahu anggota keluarga tahanan yang ditahan di dua kamp pada hari Jumat bahwa mereka akan berusaha mengambil keuntungan dari gencatan senjata lima hari untuk memulangkan warga negaranya yang diduga terkait dengan kelompok teror itu seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (19/10/2019).
The Guardian juga mendengar bahwa negara-negara Eropa lainnya, termasuk Prancis dan Jerman, juga mencari cara untuk memanfaatkan celah yang dinyatakan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence pada hari Kamis lalu untuk memulangkan wanita dan anak-anak.
Apakah Inggris bersedia untuk memeriksa kembali kebijakannya yang sebagian besar mengabaikan 30 atau lebih warga negaranya yang ditahan di Suriah masih belum jelas, tetapi keputusan oleh sekutu untuk bergerak cepat kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada Whitehall untuk melakukan hal yang sama.
Apa yang harus dilakukan kepada para pejuang ISIS dan keluarga mereka telah menjadi masalah keamanan global yang mendesak setelah keputusan Donald Trump untuk tiba-tiba menarik semua pasukan AS dari Suriah, dengan kekhawatiran bahwa kekosongan yang terjadi kemudian dapat menyebabkan runtuhnya keamanan di empat kamp utama.
Pasukan Kurdi telah meninggalkan satu pusat penahanan, memungkinkan hingga 800 tahanan, di antara mereka anggota ISIS, untuk kabur. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan, sembilan wanita Prancis yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok itu ada di antara mereka. Dua warga Inggris juga diduga melarikan diri.
Para pejabat LSM mengatakan para tahanan di kamp itu, yang dikenal sebagai Ain Issa, sebagian besar mengungsi secara internal, dan mereka yang memiliki ikatan dengan kelompok teror itu tidak diradikalisasi.
“Kami berbicara tentang sekitar 12.000 warga Suriah yang tinggal di kamp, sebagian besar dari kota Raqqa atau pinggiran kota. Sebagian besar telah ada di sana selama beberapa waktu, lebih dari satu atau tiga tahun dalam beberapa kasus,” kata Amjad Yamin, dari Save the Children.
Gencatan senjata itu bertujuan memaksa kelompok-kelompok Kurdi untuk mundur dari perbatasan. Sementara pasukan Kurdi, yang dikenal sebagai SDF, mengatakan pihaknya menarik diri dari apa yang disebut zona aman yang dinyatakan oleh Turki, para pemimpin kelompok itu mengatakan mereka tidak akan mundur dari bagian lain provinsi tersebut.
Alih-alih, sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi, suku Kurdi telah menyetujui pasukan rezim Suriah untuk kembali ke sudut timur laut negara itu – faktor yang telah menambah lapisan ketidakpastian pada pertanyaan tahanan ISIS, dan kemungkinan mendorong negara Eropa untuk bertindak.
Ada laporan penembakan sporadis di daerah zona aman, antara dua kota perbatasan Tel Abyad dan Ras al-Ayn, tetapi gencatan senjata sebagian besar tampaknya dilakukan pada hari Jumat. Turki membayangkan bahwa daerah yang direbutnya selama 10 hari terakhir akan memberikannya penyangga terhadap pasukan Kurdi, yang dengannya mereka telah memerangi pemberontakan yang lama di dalam perbatasannya sendiri, dan menjadi pusat bagi orang-orang Arab Suriah yang saat ini diasingkan di Turki, yang ingin dipulangkan.
Penggunaan lain yang lebih cepat untuk daerah itu – untuk membantu memecahkan masalah tahanan ISIS – belum dipertimbangkan sampai akhir minggu ini. Negara-negara Eropa telah menunjukkan sedikit minat dalam mengambil pejuang asing, tetapi telah mengeksplorasi cara untuk mengambil kembali perempuan dan anak-anak. Prancis telah memulangkan sekitar selusin anak. Beberapa negara mengatakan mereka akan siap untuk melakukan hal yang sama jika para ibu dan anak-anak mereka mencapai konsulat – hampir tidak mungkin tanpa bantuan konsuler.
Selama kunjungan ke Baghdad pada hari Kamis, Le Drian menyatakan bahwa wanita Prancis yang bergabung dengan apa yang disebut kekhalifahan harus menghadapi keadilan di wilayah tersebut.
“Para wanita Prancis yang pergi ke wilayah ini pada 2015 tahu apa yang mereka lakukan,” katanya.
“Mereka bukan turis. Mereka adalah pejuang melawan Prancis dan harus menghadapi pengadilan (di Irak) jika memungkinkan,” tegasnya.
