AS Minta Facebook dan Twitter Blokir Akun Pemimpin Iran
NAGALIGA — Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meminta Facebook, Instagram, dan Twitter, untuk memblokir sementara akun para pemimpin Iran.
Hal ini dilakukan terkait dengan pemblokiran akses internet yang dilakukan pemerintah Iran hampir di seluruh wilayah Iran akibat kerusuhan yang melanda negara itu lebih dari seminggu terakhir.
Pemerintah AS meminta pemblokiran akses dilakukan sampai Teheran mengembalikan akses internet negara itu. Kebijakan pemblokiran dilakukan untuk mengatasi aksi protes yang diwarnai kekerasan.
“Ini adalah rezim yang sangat munafik,” jelas Brian Hook, duta besar khusus AS untuk Iran dalam wawancara dengan Bloomberg yang diunggah di akun Twitter resmi Kemenlu AS.
Berdasarkan data pemerintah, lima orang tewas dalam aksi protes tersebut. Sementara berdasarkan data Amnesty Internasional ada lebih dari 100 orang tewas dalam peristiwa tersebut.”Mereka mematikan internet sementara para petingginya tetap menggunakan akun media sosial ini,” lanjut pernyataan tersebut.
“Jadi salah satu hal yang kami sorot bagi perusahaan media sosial seperti Facebook dan Instagram serta Twitter adalah untuk menutup akun Pemimpin Tertinggi Khamenei, Menteri Luar Negeri Zarif, dan Presiden Rouhani, hingga mereka mengembalikan akses internet kepada warga.”
Demonstrasi terjadi di Iran pada 15 November, beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 200 persen.
Hari berikutnya, pemerintah melakukan pemblokiran akses besar-besaran sebagai langkah untuk mencegah penyebaran video kekerasan saat protes dilakukan.
“Pemerintah mematikan internet karena mereka mencoba untuk menyembunyikan angka kematian sesungguhnya dari tragedi yang ditimbulkan dari ribuan unjuk rasa yang terjadi di seluruh negeri.”
Facebook dan Instagram tidak segera merespons saat dimintai komentar terkait permintaan pemerintah AS ini. Sementara, Twitter menolak berkomentar.
Pada Jumat (22/11), Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada menteri komunikasi Iran, Mohammad Javad Azari Jahromi, atas kebijakan pemblokiran internet besar-besaran di negara itu.
Dalam cuitan yang diterjemahkan dalam bahasa Persia, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeoi meminta warga Iran yang merasakan “penindasan” pemerintah mereka untuk mengirimkan dokumentasi terkait hal tersebut ke AS. Ia berjanji untuk kembali menjatuhkan sanksi jika terdapat pelanggaran.
SUMBER:
