AS Jatuhkan Sanksi pada Maduro dan Iran, Venezuela Marah
CARACAS – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan babak baru sanksi yang dijatuhkan terhadap Teheran dan Caracas, termasuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sejumlah entitas Iran. Kedua negara dituduh bekerja sama untuk melanggar embargo senjata PBB terhadap Iran.
Pemerintah Venezeula marah atas sanksi Washington yang dianggap tindakan sepihak dan agresi. Caracas juga menentang laporan baru PBB yang menuduh rezim Sosilasi itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Caracas mengatakan isu HAM telah digunakan sebagai senjata politik terhadap pemerintah Maduro.
“Venezuela mengecam agresi baru AS terhadap komunitas internasional, mengumumkan sanksi sepihak terhadap Presiden Nicolas Maduro, sebagai bagian dari kampanye agresi berkelanjutan terhadap Republik Islam Iran dan negara kami,” tulis Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza di Twitter hari Senin waktu Caracas, seperti dikutip Russia Today, Selasa (22/9/2020).
Caracas mengatakan tindakan Washington menunjukkan bahwa Amerika tidak menghormati apa pun aturan PBB dan bahwa sanksi baru dijatuhkan tanpa dasar apa pun dalam hukum internasional. Pemerintah Maduro juga berjanji bahwa tidak ada tindakan intimidasi dan arogan dari pemerintah AS yang akan menghalangi Venezuela menjalin hubungan persahabatan dengan Iran.
Sanksi Amerika terhadap Venezuela dan Iran diumumkan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo pada hari Senin.
“Sanksi kami yang ditempatkan pada Maduro hari ini adalah peringatan yang harus didengar dengan jelas di seluruh dunia; siapa pun Anda, jika Anda melanggar embargo senjata PBB terhadap Iran, Anda berisiko terkena sanksi,” kata Pompeo.
Meskipun embargo senjata PBB kepada Iran akan berakhir pada Oktober nanti, Washington bersikeras bahwa larangan itu akan tetap berlaku tanpa batas waktu, meskipun upaya internasional yang dipimpin AS gagal untuk memperpanjang embargo di Dewan Keamanan PBB bulan lalu.
Menlu Arreaza juga membidik laporan pencarian fakta PBB baru-baru ini yang menuduh adanya pelanggaran HAM serius oleh otoritas Venezuela, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan. Dia menyebut laporan itu salah dan menuduh PBB menggunakan isu HAM sebagai senjata politik, terlebih lembaga investigasi lokal Mission Truth mengecam laporan PBB itu sebagai laporan yang tidak akurat dan bermotivasi politik.
