Anak Buah Trump Minta Pentagon Bekukan Dana untuk Ukraina
NAGALIGA — Sebuah dokumen yang baru dirilis mengungkapkan bahwa anak buah Presiden AS Donald Trump membekukan dana keamanan untuk Ukraina tak lama setelah dia berbicara dengan Presiden Volodymyr Zelensky pada 25 Juli.
“Berdasarkan pedoman yang saya terima dan mengingat rencana Administrasi untuk meninjau bantuan ke Ukraina, termasuk Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina, harap tunda semua kewajiban tambahan Departemen Pertahanan terkait dana ini, sambil menunggu arahan dari proses itu,” tulis Mike Duffey, pejabat Gedung Putih di Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dalam surat elektronik (surel) antara OMB dan Pentagon
 Presiden AS Donald Trump tengah menghadapi proses pemakzulan akibat kasus penyalahgunaan wewenang dan penghalangan penyelidikan yang digelar dewan. (Brendan Smialowski / AFP)
|
Ia juga diketahui merupakan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengawasi dana keamanan nasional sekaligus pejabat politik Trump.
Surel Duffey itu mengindikasikan dirinya tahu bahwa penangguhan dana itu dapat memicu kekhawatiran.
“Mengingat sifat sensitif dari permintaan itu, saya menghargai Anda yang menjaga informasi yang perlu diketahui oleh pihak yang menjalankan arahan,” kata dia.
Surat ini merupakan petunjuk pertama yang jelas bahwa bantuan itu ditunda tak lama setelah Trump menelepon dan menekan Zelensky untuk melakukan penyelidikan politis.
Diberitakan sebelumnya, Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juli. Saat itu, Trump disebut meminta Zelensky melakukan penyelidikan yang menargetkan Joe Biden dan putranya Hunter Biden.
Joe Biden merupakan mantan wakil presiden di era Barack Obama dari Partai Demokrat. Ia kemungkinan akan jadi kompetitor Trump di Pilpres 2020.
Dalam sambungan telepon itu, Trump mengancam akan membekukan dana bantuan keamanan untuk Ukraina jika tak menuruti permintaan Trump.
Ancaman terhadap Ukraina ini sendiri jadi salah satu alasan DPR memulai proses pemakzulan terhadap Trump.
Gugutan Informasi
Surel ini dirilis setelah ada perintah hakim kepada OMB dan Pentagon untuk menyerahkan dokumen ke Pusat Integritas Publik, Jumat (20/12). Perintah hakim ini muncul sebagai respons atas gugatan Freedom of Information Act (FOIA).
Gugatan FOIA kerap digunakan oleh kelompok publik dan pihak ketiga untuk mendapatkan akses ke dokumen yang belum dirilis oleh pemerintah. Pusat Integritas Publik kemudian menerbitkan dokumen pada malam harinya.
Meski sejumlah bagiannya diedit, dokumen-dokumen itu mulai memberi titik terang soal percakapan antara dua organisasi pemerintah yang melaksanakan perintah Presiden.
Petunjuk paling awal soal kasus ini terdapat dalam artikel di Washington Examiner pada 19 Juni yang membahas soal bantuan militer yang disetujui kongres untuk Ukraina dengan total US$250 juta.
Presiden disebut memperhatikan artikel itu. Di hari yang sama, Duffey kemudian bertanya kepada kepala keuangan Pentagon tentang rencana untuk mendukung Ukraina.
“Presiden telah bertanya tentang pelepasan dana ini, dan saya telah ditugasi untuk menindaklanjuti seseorang di sana untuk mendapatkan detail lebih lanjut,” tulis Duffy.
Trump akan melanjutkan untuk membekukan dana dan ketika pembekuan berlarut-larut, para pejabat mulai risau soal ketepatan waktu mendapatkan dana bagi Ukraina itu, bahkan jika pembekuan itu dicabut.
Pada 5 September, Pengawas Keuangan Departemen Pertahanan Elaine McCusker menyebutkan soal “peningkatan risiko eksekusi”.
11 September malam, Duffey memberi tahu McCusker bahwa ia akan mengeluarkan dana untuk Ukraina itu.
“Dimengerti. Apa yang terjadi?” McCusker bertanya.
Baris pertama dari jawaban Duffey dihapus. Dia melanjutkan dengan mengatakan harapannya untuk menandatangani pembagian untuk melepas dana tersebut pada malam itu dan menandatanganinya, “Senang memiliki hal-hal ini di belakang kita.”
Di saat yang sama, kelompok transparansi pemerintah American Oversight menerima lima halaman surel yang telah disunting ulang tentang bantuan Ukraina, termasuk beberapa yang dikirim oleh Menteri Pertahanan Mark Esper.
Partai Demokrat sendiri sempat mengupayakan untuk membuka dokumen ini saat melakukan penyelidikan di DPR terkait kasus itu serta dalam proses pemakzulan terhadap Trump. Namun, Gedung Putih menolak memberi akses ke dewan.
SUMBER:
